Seperti halnya kehadiran KPK di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Senin (05/02/2018), sontak para pemburu berita (Wartawan) Pos Liputan Pemprov Sulut dibuat penasaran.
Kehadiran lembaga anti korupsi ini ternyata untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi (Pemprov) Sulut dan Pemda di 15 Kabupaten dan Kota.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Drs Steven O E Kandouw. Menurutnya, kehadiran tim KPK Bidang Pencegahan terkait suvervisi pendampingan dalam segala aspek pengelolaan keuangan.
"Pak Gubernur (Olly Dondokambey) sangat mengapresiasikan dan berterima kasih serta merespon dengan baik acara dari KPK ini", kata Kandouw kepada sejumlah wartawan.
Lanjut, Kandouw menambahkan, selain di Sulut, ada 9 provinsi lain yang dikunjungi KPK dalam rangka pendampingan oleh bidang pencegahan dari KPK.
"Dilakukan pendampingan segala aspek pengelolaan keuangan tersebut seperti ULP, Perizinan Satu Atap, dan juga sampai ke 15 kabupaten kota, yang puncaknya pada tanggal 21 Februari nanti seluruh stakeholder pengelolaan keuangan di Sulut eksekutif dan legislatif akan menandatangani semacam pakta integritas/MoU dalam hal pengelolaan keuangan yang berintegritas," ungkap Kandouw sembari menghimbau kepada semua stakeholder jajaran ASN di Sulut untuk antusias dalam hal melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. (*/ven)
