Gubernur Olly dalam sambutannya yang dibacakan Asissten I Edison Humiang mengatakan Rakor yang mengangkat tema "Kesiapan Desa dan Daerah dalam Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai dan Evaluasi Dana Desa TA 2017" ini dimaksudkan mengingatkan kembali kepada kepada instansi terkait yang mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) agar penyalurannya harus secara benar dan baik serta tepat sasaran.
"Karena dana tersebut juga bersumber dari APBN yang perlu dipertanggungjawabkan penggunaannya. Hal ini penting, mengingat statement Presiden RI pada 17 Oktober 2017 bahwa saat ini ada kurang 900 kepala desa sehingga pemerintah dituntut untuk memberdayakan masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam hal pendampingan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dari pengelolaan Dana Desa ini", pesan Gubernur Olly, dikutip Asisten I Edison Humiang.
Dirinya mengajak seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk bersama-sama bekerja, bergotong royong dalam mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis.
"Hindari tumpang tindih jauhi ego sektoral serta hal-hal negatif", tutupnya.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sulut Royke Mewoh dalam laporannya menyampaikan maksud dan tujuan Rakor ini untuk melakukan analisa dan evaluasi Dana Desa serta mengkoordinaskan pengelolaan dan pemanfataan Dana Desa", urainya.
Turut hadir pada Rakor ini Dirjen PPMD Kemendes PDTT yang diwakili Yusra MPD, Korprov Konsultan Pendamping Wilayah IV Sulut Murphy Kuhu, Jajaran Kepolisian/Kapolres se Sulut, Camat/Kades/ Kapitaung Kabupaten dan Kota serta Tenaga Ahli se-Kabupaten Kota. (*/ven)
