Jakarta,- Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada seluruh kementrian/lembaga, instansi vertikal dan pemerintah daerah, Selasa (11/12/2018) di Istana Negara, Jakarta.
Untuk provinsi Sulawesi Utara, Wakil Gubernur Drs Steven O E Kandouw menerima langsung Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 dari Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo.
Dalam arahannya, Presiden RI Jokowi mengingatkan, bahwa APBN 2019 memiliki semangat untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan mandiri.
“Volume APBN 2019 meningkat sebesar 13.7 persen, dari Rp 1.903 triliun menjadi Rp. 2.1065,1 triliun”, kata Presiden Jokowi.
Pemerintah, lanjutnya, harus terus bekerja keras untuk mencapai target penerimaan tersebut baik dari sisi perpajakan maupun non perpajakan dengan tetap menjaga iklim usaha serta melanjutkan dukungan insentif untuk kegiatan usaha dan investasi.
Sementara itu menurutnya, di sisi belanja pada Volume APBN 2019 mencapai Rp 2.461,1 triliun atau naik 11 persen dari volume belanja di tahun 2018 sebesar Rp 2.217,2 triliun.
“Tentunya, pemerintah harus mengalokasikan belanja tersebut dengan baik dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mempercepat pembangunan”, ucap Jokowi.
Dirinya menyebut, bahwa penyerahan DIPA tahun 2019 yang diserahkan kepada kementrian/lembaga sebesar Rp. 855.4 trilun dan belanja Non K/L sebesar Rp. 778.9 triliun. Sementara transfer dana ke daerah dan dana desa sebesar Rp. 826.8 triliun kepada gubernur yang merupakan wakil dari pemerintah pusat di daerah.
Jokowi meminta kepada kementrian/lembaga dan pemerintah daerah harus fokus dalam belanja APBN. Jangan sampai APBN menguap sia-sia tanpa hasil yang jelas seperti belanja rutinitas, belanja birokrasi atau operasional, tapi lupa pemanfaatannya untuk rakyat.
“APBN harus mengacu pada Money Folow Program. Jangan hanya dipakai kanan kiri atas bawah penggunaan tidak jelas dan tidak fokus”, tegasnya.
Sementara Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam laporanya mengatakan, bahwa belanja pemerintah dalam Tahun 2019 di fokuskan untuk mendukung pembangunan SDM, peningkatan daya saing, ekspor dan investasi serta peningkatan value for money.
Penetapan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2019 dipengaruhi oleh kewaspadaan atas tingginya ketidakpastian global. Untuk pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5.3 persen dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 15.000 per USD.
Diketahui rencananya, Rabu (12/12/2018) pagi, Gubernur Olly Dondokambey, SE akan menyerahkan secara langsung DIPA APBN 2018 bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI, Polri dan instansi vertikal yang ada di provinsi Sulawesi Utara. (*/ven)
