Dalam sambutannya, Bupati Roring mengatakan, pemerintah telah meletakkan frame pembangunan melalui RPJMD 2018-2023, dimana program-program pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD tersebut.
“Dari sisi substansi, LKPJ kepala daerah menjelaskan 5 (lima) hal pokok yaitu kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan,” kata Roring.
"Tahun 2018 merupakan starting point yang menjadi momentum awal bagi kami (Bupati Roy Roring dan Wakil Bupati Robby Dondokambey,red) untuk mewujudkan visi yang telah kami sampaikan kepada masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023," tambahnya.
Lanjutnya, sekalipun usai dilantik dirinya bersama Wakil Bupati Robby Dondokambey, SSi hanya memiliki waktu yang singkat bertugas di tahun 2018 namun berbagai program prioritas sudah mulai dilakukan diantarnya, Pemberian Santunan Duka, Pemberian Dokumen Kependudukan pada saat pencatatan sipil, BPJS Gratis bagi masyarakat miskin yang disertai pembangunan dan rehabilitasi Infrastruktur.
“Syukur kepada Tuhan, karena ternyata masyarakat Minahasa dapat memberikan respons posutif dan ikut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program-program prioritas,” ujar Bupati ROR.
Lebih jauh, Roring menambahkan terkait penyelamatan Danau Tondano yang telah menjadi salah satu Denau Prioritas di Indonesia, telah disepakati perjanjian dengan beberapa Kementrian Republik Indonesia dalam rangka menopang semua yang dibutuhkan dalam rangka revitalisasi Danau Tondano.
Sementara dibidang pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintahan selang tahun 2018 dapat barlangsung dengan baik dan harmonis. Sinergitas antara eksklusif dan legislative serta seluruh FORKOPIMDA yang senantiasa terpelihara dan terjaga dengan baik.
Disisi lain, lanjut dia (Bupati Roring, red) disadari pula bahwa upaya untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik harus didukung dengan tersedianya aparatur pemerintah yang kapabel. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah maka selang tahun 2018, pemerintah Kabupaten Minahasa telah melakukan langka-langka dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, keberhasilan di tahun 2018 tidak lepas dari kinerja anggota DPRD, Forkopimda, jajaran birokrasi, tokoh agama, tokoh masyarakat serta insan pers.
"Melalui penyampaian LKPJ kepala daerah tahun anggaran 2018 ini kiranya dapat dibahas oleh DPRD Kabupaten Minahasa guna memperoleh rekomendasi perbaikan bagi penyempurnaan dan perbaikan dalam proses pembangunan kedepan," tutup Roring.
Rapat Paripurna turut dihadiri, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa, James Rawung, SH, wakil Ketua, Ivonne Andries, SIP, Ventje Mawuntu, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Jeffry Korengkeng, SH MSi, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dr Denny Mangala, MSi, Asisten Administrasi Umum, Hetty Rumagit, SH, Kepala BPN Minahasa Ramilin Sinurat, SH, Anggota-anggota DPRD Kab. Minahasa, pejabat dilingkup pemerintah kabupaten Minahasa. (baim)
