Johnny Suak Sebut Media dan LSM/Ormas Adalah Garda Terdepan Dalam WasLu
Minut,- Terkesan tak mau gagal dalam kinerjanya selaku Pengawas Pemilu untuk Pemilukada 2020 nanti, Badan Pengawas Pemilu Minahasa Utara (Bawaslu Minut) pun menggelar beberapa kegiatan terstruktur dan sistematis.
Berbeda dengan kegiatan sebelum-sebelumnya, kali ini bertempat di Sutanraja Hotel, Bawaslu Minut membuat terobosan bersama PERS/Media, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta Organisasi Masyarakat (Ormas), Jumat (27/12/2019).
"Sesuai agenda, kegiatan ini kita gelar sejak tanggall 27 sampai 29 Desember 2019. Rakor ini juga kami laksanakan, untuk mematangkan pengawasan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Minut nanti," tutur Rahman Ismail, SH.
Dihari pertama Rakor, Jumat (27/12/2019), diawali dengan Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Doa kemudian Rakor dibuka oleh Koordinator Divisi Pengawasan (Kordivwas) Humas, Hubal Bawaslu Minut, Rahman Ismail SH.
Mewakili Ketua Bawaslu Simon Awuy, SH, Rahman dalam sambutannya mengatakan, Media Massa memegang peran penting dalam pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pilkada.
“Peran media amat penting dalam pengawasan partisipatif saat Pemilu maupun Pilkada. Media adalah barometer dalam mengukur parameter pelanggaran Pemilu atau Pilkada, apalagi Media didampingi LSM dan Ormas,” kata Rahman Ismail disusul ketukan palu sebanyak tiga (3) kali, tanda dibukanya Rakor tersebut.
Mediator, Jhony Alexander Suak, SE, MSc, yang juga mantan anggota Bawaslu Sulut ini didampingi Panwaslu Mark Luis Wantania saat menjadi pemateri dalam Rakor dihari pertama, mengangkat hal yang menjadi tag-line dari Bawasalu saat ini, yaitu ‘Bersama Rakyat Kita Awasi Pemilu’.
Suak mengatakan, dengan jumlah anggota Bawaslu yang sedikit, tidaklah mudah melakukan pengawasan di suatu wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang banyak seperti Minut ini.
“Itulah sebabnya, peran masyarakat untuk ikut mengawasi begitu penting. Kami berharap, Media Massa, LSM maupun Ormas bisa ikut membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan partisipatif,” jelasnya.
Selama ini, lanjut Kabid di Kesbangpol Provinsi Sulut itu, pengawasan yang dilakukan Bawaslu belumlah efektif, karena keterlibatan masyarakat sangatlah kecil.
”Masyarakat masih segan untuk melaporkan bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pemilu, Pilpres maupun Pilkada. Money Politic jadi penyebab utama sehingga peran masyarakat dalam Pemilu, Pilpres maupun Pilkada tidak berjalan dengan baik,” jelasnya.
Ia juga membenarkan jika ada beberapa kendala dalam melakukan pengawasan.
“Ada tiga hal yang menjadi kendala dalam pengawasan, yaitu; Satu, terbatasnya akses informasi, kedua, adanya batasan-batasan dalam peraturan atau regulasi, ketiga, kondisi geografis yang tak mendukung,” ujar Johnny Suak seraya menguraikan beberapa ilustrasi dan penjelasa lebih mendetail. (Baker)
