Minsel, Komentar.co - Pemasungan politik dan hidup demokrasi oleh Pemerintahan Minahasa Selatan (Minsel) mencederai demokrasi, Hal ini terlihat tidak dianggarkan Pemilihan Hukum Tua Serentak di Minsel, padahal banyak kader desa sudah siap mencalonkan diri untuk hukim tua definitif, gagal mencalonkan diri karena anggaran tidak di siapkan.
Menyikapi hal itu Ketua JAM MINSEL HEBAT, Rivaldo Sinubu meminta penjabat sementara (Pjs) Bupati Minsel Mecky Onibala harus anggarkan dengan segera, agar tidak terbawa gaya politik anggaran pemborosan seperti Hibah PMI, Hibah KONI, Proyek Jalan Fiktif, Proyek Taman Fiktif dan proyek Pisang Fiktif, Tanaman Kayu Gaharu Fiktif, serta Desember gate.
"Rekam jejak ini yang membuat Rakyat sengsara. Sampai hari ini kami bingung sebagai generasi milenial menagapa kepolisian dan kejaksaan diam saja, ada apa? Untuk itu saya ajak kaum milenial Minsel ikuti perkembangan masalah anggaran APBD Minsel 2021 dan kami meminta seluruh anggota dewan harus peka seperti Anggota Dewan Jacklin Koloay tegas dalam bersikap, jangan mandul," tegas Sinubu.
Ia juga meminta anggota dewan yang memiliki moralitas dan integritas sebagai wakil rakyat agar mengawal kasus dugaan korupsi di Minsel seperti Proyek Pasar.
Sementara, Fernando Tiwa mengatakan pemilihan hukum tua di Minsel wajib dilaksanakan karena sudah tidak ada alasan lagi untuk ditunda.
"Saya melihat Kaban PMD dan Pemerintahan Desa Minsel tidak berpihak untuk Rakyat, skenario Plt menjadikan desa sebagai sapi perah dan ladang korupsi aparat. Mengapa, karena adanya pembiaran dan ketidakpedulian untuk dilaksanakan pemilihan hukum tua definitf dengan Plt, aparat bisa menekan bahkan bisa memberhentikan sewaktu-waktu, dan ini penyalagunaan kewenangan," cecar Tiwa.
Lanjut dia, apabila tidak ditata anggaran untuk pemilihan hukum tua di Minsel maka dipastikan akan ada demo besar-besaran untuk Pemilihan hukum Tua, karena ada bocoran Pemiliham hukum Tua tidak dianggarkan.
Tiwa juga menyinggung soal anggaran gaji THL dalam pembahasan APBD 2021. Dirinya meminta jangan ada skenario yang memperlambat pembahasan ABPD 2021.
"Begitu juga Gaji THL, kami meminta Pjs bupati jangan hanya wacana, kami minta buktikan. Sebab setahu kami, batas pembahasan APBD 2021 Minahasa Selatan berakhir November ini, tapi kami mencium adanya skenario untuk dimolorkan lagi supaya pembahasan tidak jalan," imbuhnya.
Menurutnya, kuat dugaan dalam pembahasan APBD di Minsel selalu terjadi kong-kalikong, tidak sesuai jadwal pembahasan yang saat ini seharusnya sudah disosialisasikan kepada masyarakat.
"Masyarakat berhak tau atas informasi publik termasuk penataan anggaran di Minahasa Selatan," pungkasnya. (Meyvo )
