SULUT, Komentar.co - Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggelar kegiatan Media Gathering bertajuk Layanan Hubungan Media, Kamis (25/06/2021).
Dengan menghadirkan narasumber Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulut, Drs Voucke Lontaan dan Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulawesi Utara Andre Mongdong, pelaksanaan Media Gathering diikuti sekira 60 perwakilan wartawan dari media cetak, elektronik dan media online.
Kepala Dinas Kominfo Sulut Christian Talumepa, dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Bidang Informasi dan Publikasi Dra Ivonne Kawatu mengatakan, tujuan Media Gathering agar peserta termotivasi dan saling memberikan masukan terkait hubungan kerjasama dan kinerja wartawan dalam pelaksanaan tugas peliputan.
Kawatu mengapresiasi semua pihak dalam pelakasanaan kegiatan Media Gathering. Menurutnya, meski dalam suasana pandemi, namun hubungan antara pemerintah dan Media tetap berjalan dengan mengikuti protokol kesehatan.
Masih dalam sambutan Kadis Kominfo Sulut, Kawatu menyampaikan, Pemerintah Provinsi Sulut menyadari pentingnya peran para wartawan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, terkait pengambilan kebijakan untuk menjadikan Sulut makin hebat.
“Wartawan sebagai garis depan mitra pemerintah dalam penyajian informasi berbobot, maka sangat dibutuhkan insan pers cerdas dewasa ini,” kata Kawatu membacakan sambutan Kadis Kominfo Talumepa.
Selanjutnya dalam diskusi terbuka, Kabid Dra Ivonne Kawatu selaku moderator memberikan kesempatan secara bergantian pemaparan ‘Peran Pers Membangun Kemitraan Menjadikan Sulut Hebat’ oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulut, Drs Voucke Lontaan dan materi ' UU Keterbukaan Publik Terkait Informasi di Era Digital' oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulawesi Utara, Andre Mongdong.
Pada kesempatan itu, Lontaan menyampaikan tugas dan tanggungjawab wartawan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Lontaan juga mengajak wartawan untuk tetap menjalankan tugas jurnalistik dengan benar, terutama dalam penyajian informasi yang berimbang.
Sementara Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulawesi Utara, Andre Mongdong menyebutkan era keterbukaan saat ini lahir dari proses Reformasi 1998.
Proses ini melahirkan era baru, era keterbukaan yang dinikmati saat ini. Proses ini sudah masuk dalam proses digitalisasi saat itu (melalui milis).
“Saat ini kita masuk revolusi digital, revolusi informasi. Revolusi Industri 4.0. Informasi cepat di tangan,” kata Andre.
Ia pun menyentil jurnalistik konvensional yang butuh adaptasi akibat hadirnya Media Online.
“Hanya saja dengan hadirnya Citizen jurnalistic melalui Media sosial perlu kita lawan melalui kerja-kerja jurnalis dengan tetap menerapkan Kode Etik Jurnalis untuk melawan hoaks,” kata Mongdong.
Dirinya juga menegaskan bahwa kehadiran Komisi Informasi Publik yang dilindungi UU, maka kerja wartawan juga ikut terbantu dalam memperoleh informasi terkait program pembangunan, dimana sumber dananya berasal dari pemerintah (APBN, APBD) dan masyarakat.
Diskusi yang berlangsung lancar inipun diharapkan dapat mendorong kinerja wartawan dan hubungannya dengan pemerintah daerah. (*/ven)