Untuk mengantisipasi segala kemungkinan, maka Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo (Jokowi), memimpin Rapat Terbatas (Ratas), Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah, atau pemilihan serentak tahun 2024 nanti bersama jajarannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (10/04/2022).
"Hari ini kita akan membahas tentang persiapan pilkada seŕentak tahun 2024 mendatang," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta dua periode ini.
Presiden Jokowi meminta kepada hadirin, supaya menyampaikan kepada seluruh Rakyat Republik Indonesia bahwa jadwal pilkada sudah ditetapkan.
"Pertama, Pemilu dipastika akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Ini perlu ditegaskan agar tidak ada isu beredar di masyarakat kalau pemerintah tengah berupaya lakukan penundaan yang berkaitan dengan jabatan presiden 3 periode," ucapnya.
Yang jelas, timpal Jokowi, pemerintah telah sepakat menetapkan Pemilu 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak digelar November 2024.
"Dan tahapan Pemilu sudah dimulai pada Juni 2022 sesuai ketentuan Undang-undang yaitu 20 bulan sbelum pemungutan suara," tegasnya.
Dikatakan Presiden Jokowi, isi kedua dari rapat terbatas ini adalah April 2027 KPU dan BAWASLU dan KPU 2022-2027 akan dilantik nanti.
"Sedangkan isi rapat yang ketiga adalah tentang payung hukum regulasi untuk Pemilu dan Pilkada 2024. Menkopolhukam saya minta komunikasi persiapan dengan KPU dan BAWASLU tentang persiapan -persiapan Pemilu dan Pilkada, mengingat kita belum punya pengalaman untuk hal itu, agar tidak menimbulkan perselisihan dilapangan," tukas mantan Walikota Solo ini.
Pada poin ke-empat yaitu mengenai alokasi dana baik APBN maupun APBD untuk Pemilu dan Pilkada Serwntak 2024, menurut Jokowi, sebelumnya sudah disampaikan, anggaran diperkirakan sebesar 110,4 Triliun.
"KPU 76,6 triliun Rupian, BAWASLU 33,8 triliun Rupiah. Kepada seluruh jajaran terkait, saya minta Dana APBN dan APBD itu didetailkan dan di kalkulasi lagi lebih rinci dan akuntabilitas dengan baik, juga dipersiapkan secara bertahap," pintanya.
Poin ke-5, negara harus menyiapkan pejabat gubernur, pejabat bupati dan pejabat walikota yang berakhir jabatannya tahun 2022 ini.
"Ada 101 daerah disiapkan pejabatnya, sebab ada 7 gubernur, 76 bupati dan 18 walikota yang jabatannya harus diisi. Seleksi para pejabat ini dengan baik, agar kita teyap dapat memiliki pejabat kepala daerah yang kapabel, leadership, kuat menjalankan tugas di situasi ekonomi global yang tidak gampang saat menyiapkan Pemilu dan Pilkada maksimal," urai Jokowi.
Ia menambahkan, kalau jelang kontestasi Pemilu dan Pilkada suhu mengjhangat itu bìasa, tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik tak bermanfaat.
"Untuk itu lakukan edukasi/pendidikan politik yang masive kepada masyarakat dan konteatan agar jangan membuat isu yang tidak baik terutama isu politik indentitas yang mengedepankan politik sara seperti yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya," pungkas Ir Joko Widodo. (Maxci)
