Kunker ke Kementrian ATR/BPN
 | |
| Bupati Rinny Tamuntuan saat melakukan kunjungan kerja di Kementrian ATR/BPN. |
JAKARTA, Komentar.co - Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dr Rinny Tamuntuan secara marathon melanjutkan agenda kunjungan kerjanya selama berada di Jakarta.
Jumat (07/10/2022), Bupati Tamuntuan bersama rombongan melanjutkan kunjugan kerja ke Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN).
Pada kesempatan itu, Tamuntuan yang di terima langsung oleh Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Drs Pelopor M,eng membahas 3 (tiga) poin penting, yaitu; permasalahan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna dan RDTR dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Marore.
Top eksekutif di Sangihe ini menjelaskan beberapa hal secara spesifik, seperti masalah penetapan RDTR, PKSN Tahuna dan RDTR PLBN Marore.
“Hal ini penting, karena akan menjadi bahan masukan dalam proses revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Sangihe, juga menjadi salah satu bahan pelaporan capaian aksi pemberantas korupsi pemerintah daerah Tahun 2022 kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terkait dengan aspek penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha yang transparan, profesional, prudent, berintegritas berbasis penataan ruang sesuai regulasi daerah,” jelas Tamuntuan.
Ia mengusulkan fasilitas/bantuan oleh Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan kualitas penataan ruang di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Tamuntuan berharap usulan yang disampaikan dapat direalisasi Kementrian ATR/BPN untuk wilayannya yang berbatasan dengan negara negar Filipina.
"Kami pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sangihe, sangat berharap dapat segera terwujud. Sebab disamping mampu mendongkrak kehidupan ekonomi dan kasejahteraan masyarakat, Kabupaten Sangihe juga merupakan serambi depan NKRI yang bertetangga dengan negara Filipina," kuncinya.
Sementara, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Drs Pelopor M,eng menyambut baik usulan Bupati Kepulauan Sangihe.
Kendati banyak proses usulan dan penetapan dari Kementrian ATR/BPN yang sempat tertunda dikarenakan recofusing anggaran akibat pandemi Covid-19, namum Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Drs Pelopor M,eng memastikan siap memfasilitasi dan mendorong usulan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna dan RDTR dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Marore.
“Namun akan di upayakan dapat dilanjutkan tahun 2023 dengan memanfaatkan dana sisa hasil tender jika dimungkinkan. Selain itu pihaknya siap memfasilitasi proses penyusunan revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Bimtek dan Konsultasi,” pungkasnya. (yan)
