 |
| Aktivis Minahasa Utara, Sevry Nelwan kritisi pemangkasan hukuman koruptor. |
SULUT, Komentar.co - "Saya sebut NKRI sekarang sudah dinodai Paham Demokrasi Liberal, dan ini harus segera dimusnahkan".
Idiom ini keluar dari mulut Sevry Nelwan, Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyikapi adanya upaya pemangkasan sanksi masa hukuman bagi para koruptor.
Menurut aktivis asal Maumbi Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara ini, pelaku koruptor baiknya di beri hukuman berat, sebab mereka itu bukan hanya musuh negara, tapi lebih tepat lagi disebut sekumpulan penjahat kemanusiaan, yang lebih pantas minimal dimiskinkan.
"Ancaman hukuman bagi koruptor, bukan diringankan, sebaliknya wajib diberatkan. Namun untuk mewujudkan hal tersebut tentunya perlu kekuatan elemen rakyat, mahasiswa, yang jelas belum masuk virus kontaminasi Kekuasaan para kapitalis," sembur Nelwan, Selasa (13/12/2022).
Dimata pemerhati olahraga, adat dan pemerintahan ini, Negara Republik Indonesia sekarang sudah 'Dirasuki' Roh Demokrasi Liberal yang tidak dapat dibendung lagi.
"Ukuranya kapitalisme murni, dan semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sudah di kuasai oknum/pihak bermodal namun bermoral bejat yang nyata-nyata berlindung dibalik konstitusi negara, seperti mereka yang duduk DPR RI, Deprov maupun DPR kabupaten/kota," tukas Sevry yang juga menjabat Tonaas Harian DPP Barisan Masyarakat Adat Sulawesi Utara (BARMAS) ini.
Ia mengajak kepada 4 pilar NKRI untuk sepakat bersama Presiden RI, kembalikan gerbong kereta api NKRI pada rel yang dirodhoi Tuhan, yaitu kembali ke alam demokrasi Pancasila, yang lugu, tulus, adil dan tunduk pada aturan.
"Mari kembalikan NKRI ke masa dimana tatanan hukum dan perundang-undangan sesuai marwah nasionalisme yang bercita-cita memberi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Matikan ruang gerak dan eksistensi para borjuis dan para penguasa tamak dan tak berhati nurani, agar kita dapat terhindar dari ancaman krisis ekonomi global nanti," sentil dia.
Untuk mengantisipasi semua itu, lanjut Sevry, keputusan terakhir ada pada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, makanya presiden harus tegas menolak wacana-wacana konyol yang berindikasi merongrong keutuhan NKRI.
"Jangan akhiri masa kepemimpinan anda yang cantik selama ini dengan kehancuran tanah air tercinta. Mari torehkan tinta emas dengan kisah bahwa anda mampu membasmi koruptor di akhir kepemimpinan, agar namamu selalu dikenang rakyat Indonesia meregenerasi sebagai Presiden RI pertama yang mampu membasmi korupsi," tandasnya. (Baker)
