 |
| Pemerintah provinsi Sulawesi Utara saat menerima Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI. |
SULUT, Komentar.co - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Victor Mailangkay menerima kunjungan kerja (Kunker) Komite IV DPD-RI, Senin (25/8/2025) di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado.
Kunker dipimpin langsung Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi dan didampingi senator asal Sulawesi Utara (Sulut) Maya Rumantir, Elviana (Wakil Ketua Komite IV, Jambi), Sinta Rosma Yenti (Wakil Ketua Komite IV, Kalimantan Timur), Cerrint Irraloza Tasya (Sumatera Barat), Almira Nabila Fauzi (Lampung), Dinda Rembulan (Bangka Belitung), Fahira Idris (DKI Jakarta), Jihan Fahira (Jawa Barat), I Komang Merta Jiwa (Bali), Daud Yordan (Kalimantan Barat), Siti Aseanti (Kalimantan Tengah), Larasati Moriska (Kalimantan Utara), Henock Puraro (Papua).
Komite yang membidangi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pajak, perimbangan keuangan pusat dan daerah, lembaga keuangan, serta koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ini memiliki mandat untuk memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN, baik dalam fungsi legislasi maupun pengawasan.
Oleh karena itu, kunjungan kerja kali ini ke pemerintah provinsi Sulut fokus mengidentifikasi isu-isu strategis yang mendesak, seperti ketahanan pangan, energi, pembangunan infrastruktur, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Senator Maya Rumantir dalam pertemuan itu menekankan bahwa Sulut harus mendapat porsi perhatian lebih dalam penyusunan APBN 2026.
“Daerah kita punya potensi besar, mulai dari sektor kelautan, pariwisata, hingga energi. Semua ini harus masuk dalam prioritas agar pembangunan di Sulut semakin merata dan berkelanjutan,” senator senior Maya Rumantir.
Diskusi yang berlangsung produktif ini pun diharapkan mampu menghasilkan masukan konkret untuk DPD-RI dalam merumuskan pertimbangan resmi terhadap RUU APBN 2026.
Sementara, Gubernur Yulius Selvanus dalam kesempatan itu menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPD-RI dalam memastikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026 benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat daerah.
“Pertemuan ini sangat strategis, karena melalui forum seperti inilah kita bisa memastikan aspirasi masyarakat Sulut benar-benar terakomodasi dalam APBN,” ujar top eksekutif Sulut ini.
Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, APBN 2026 diharapkan menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Sulut.
“Sulut harus semakin maju, masyarakat harus merasakan langsung manfaat pembangunan. Dan melalui sinergi dengan DPD-RI, kita optimis hal itu bisa terwujud,” tutup Gubernur Yulius.
Turut mendampingi Gubernur Yulius dan Wagub Victor, Plh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang dan sejumlah Kepala Daerah se-Sulawesi Utara, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta tamu undangan lainnya. (*/ven)
