 |
| Aksi Demo Sopir Dump Truck di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Ratusan Sopir Dump truck yang tergabung dalam Aliansi Sopir Dump Truck (AS-DT) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar aksi demo di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (29/09/2025).
Koordinator aksi demo sopir Dump truck, Wiliam Luntungan mengungkapkan, aaksi demo kali ini merupakan tindak lanjut dari beberapa kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama DPRD Sulut sehubungan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang makin sulit di dapat oleh para sopir.
“Kami sudah beberapa kali rapat bersama DPRD Sulut terkait masaalah ini tetapi sangat disayangkan hingga kini belum ada tindak lanjut dan sopir masih sulit mendapatkan Solar,” ungkap Luntungan.
Terpantau, aksi demo diterima langsung anggota DPRD Sulut, antara lain, Inggried Sondakh, Jeane Laluyan, Royke Roring, Hillary Tuwo, Eugenie Mantiri dan Abdul Gani.
Inggried Sondakh pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih atas tuntutan dari Masyarakat terutama para Sopir.
Menurutnya masalah-masalah seperti ini akan sangat sulit di tindaklanjuti jika tidak ada tuntutan dari masyarakat.
“Jujur, ini memang akan sulit. Torang musti bicara jujur teman-teman. Makanya, kami sangat bergembira ada Pressure (Tekanan) dari bapak/ibu,” katanya.
Putri mantan Gubernur Sulut ini juga menambahkan, mari sama-sama pressure. DPRD berkomitmen untuk melanjutkan dalam hal yang kongkrit ini.
“Kami akan meminta Pemerintah Provinsi untuk RDP bersama-sama di Pimpin oleh Pimpinan Dewan. kemudian, boleh menghadirkan Kepolisian dan TNI,” pungkasnya.
Dikeahui, AS-DT Sulut pada aksi demo ini menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya:
- Meminta untuk setiap wilayah Manado, Minut, Bitung, Tomohon, Tondano, Mitra harus ada beberapa SPBU yang diawasi khusus oleh APH, BPH Migas dan Pemerintah Daerah guna pengawasan penyaluran BBM Solar subsidi tepat sasaran.
- Copot kepala BPH Migas dan Pertamina Sulut karena tidak mampu melaksanakan fungsi pengawasan di setiap SPBU.
- Meminta Kapolda Sulut untuk bantu perketat pengawasan di setiap SPBU, karena diduga adanya praktik penyalahgunaan gunakan Solar subsidi yang dilakukan oleh petugas SPBU.
- Meminta Gubernur dan Pertamina membentuk Tim Pengawasan BBM Solar subsidi yang melibatkan BPH Migas/APH serta perwakilan organisasi Dump Truck.
- Meminta kepada pihak Pertamina untuk mempermudah pengurusan Barcode Solar subsidi.
- Jika kami masih mengalami kesulitan dalam mengisi BBM Solar, maka kami akan kembali melakukan unjuk rasa dengan menggerakkan seluruh anggota asosiasi di Sulawesi Utara.
- Meminta kepada bapak Gubernur untuk mempermudah pengurusan pengurusan Ijin Galian C (material pasir, batu dll) karena Galian C merupakan salah satu sumber pendapatan bagi kami supir angkutan material.
(*/red)
