 |
| Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) resmi memperkokoh konektivitas ekonomi wilayah melalui gelaran Misi Dagang dan Investasi Bersama di Ballroom Four Points Hotel by Sheraton, di Manado, Kamis (4/6/2026).
Forum strategis ini mempertemukan ratusan pelaku usaha guna memperkuat rantai pasok antar-pulau di tengah tantangan ekonomi global.
Agenda akbar ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Victor J. Mailangkay dan Wagub Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak.
Kehadiran dua pimpinan daerah tersebut didampingi oleh perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari kedua belah pihak.
Wagub Sulut, Victor Mailangkay dalam kesempatan itu menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi instrumen penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi domestik sekaligus memperluas jaringan pasar produk lokal. Langkah ini dinilai konkret dalam memberikan panggung bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
"Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menghadirkan sekitar 58 pelaku usaha dari berbagai sektor untuk dipertemukan dengan kurang lebih 100 pelaku usaha serta instansi terkait di Sulawesi Utara," ujar Wagub Victor dalam sambutannya.
Menurutnya, kedua provinsi memiliki karakteristik ekonomi yang saling melengkapi (komplementer). Jawa Timur unggul sebagai pusat manufaktur, industri, logistik, dan jaringan distribusi nasional. Sementara itu, Sulawesi Utara memiliki daya tawar tinggi pada sektor pariwisata serta kekayaan sumber daya alam, seperti perikanan (tuna dan cakalang) serta komoditas perkebunan (kelapa, pala, dan cengkih).
Posisi geopolitik Bumi Nyiur Melambaikan yang berada di gerbang utara Indonesia dan berhadapan langsung dengan kawasan Asia Pasifik juga menjadikannya hub strategis untuk investasi dan ekspor. Kemitraan ini membuka peluang bagi Jatim untuk memperluas ekspansi ke kawasan timur Indonesia, sekaligus memberikan akses pasar yang lebih masif bagi produk unggulan Sulut.
Pertemuan ini tidak sekadar menjadi ajang seremonial penandatanganan dokumen kerja sama (Memorandum of Understanding) antar-OPD, BUMD, dan asosiasi usaha. Pemprov Sulut mendorong adanya implementasi berkala di lapangan yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan industri pengolahan daerah.
Guna menjamin keberlanjutan investasi pasca-misi dagang, Pemprov Sulut berkomitmen penuh untuk menjaga iklim usaha yang kondusif. Langkah tersebut ditempuh melalui penyederhanaan birokrasi perizinan, peningkatan infrastruktur logistik, serta penguatan konektivitas wilayah.
"Keberhasilan Misi Dagang dan Investasi ini tidak hanya diukur dari besarnya nilai transaksi yang tercapai hari ini, tetapi juga dari seberapa besar dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat UMKM," pesanya.
Sementara, Wagub Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menguraikan bahwa karakteristik geografis Bumi Nyiur Melambaikan yang mencakup wilayah seluas 57 ribu kilometer persegi—didominasi oleh sektor maritim sebesar 43 ribu kilometer persegi dan daratan 14 ribu kilometer persegi, menyimpan kekayaan alam laut dan komoditas perkebunan yang luar biasa melimpah.
Wagub Emil mencontohkan sektor perikanan seperti komoditas ikan tuna asal Sulut yang selama ini dikirim dan diolah di pabrik-pabrik manufaktur Jawa Timur sebagai bentuk riil dari hubungan dagang yang saling melengkapi (komplementer).
Hubungan ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan pasokan, melainkan juga diarahkan pada penciptaan nilai tambah ekonomi.
"Sulawesi Utara diberkati dengan kekayaan alam, tetapi juga tentu ingin mendapat nilai tambah semaksimal mungkin untuk kesejahteraan warganya. Jawa Timur hadir bersama-sama sebagai saudara sebangsa setanah air, kita ingin maju bersama-sama," ujar orang nomor dua di Jatim ini.
Menurutnya, sinergi perdagangan kedua provinsi ini mencatatkan lompatan nilai transaksi yang sangat signifikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Wagub Emil mengungkapkan, jika pada pelaksanaan misi dagang tahun 2022 lalu volume perdagangan antardaerah ini tercatat berada di angka Rp158 miliar dari 58 transaksi, maka pada kegiatan tahun 2026 ini nilai komitmen transaksi meroket tajam hingga menembus angka sekitar Rp1,74 triliun.
Untuk itu, Pemprov Jatim memandang perlunya pengawalan ketat terhadap realisasi kesepakatan tersebut agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh dunia usaha di kedua wilayah. Hubungan dagang ini harus mengedepankan prinsip saling menguntungkan (win-win solution).
"Kerja sama ini harus win-win. Maka kami menggunakan terminologi Gerbang Baru Nusantara yang membawa semangat tersebut. Artinya kami di Jawa Timur juga harus berbenah dan berpacu, mengingat jumlah penduduk kami yang besar mencapai 42 juta jiwa," urai Emil.
Dalam hal ekspansi pasar global, Emil melihat adanya peluang sinergi logistik yang sangat strategis. Sektor manufaktur Jawa Timur dapat memanfaatkan Pelabuhan Kota Bitung di Sulut sebagai pintu gerbang utama (hub) untuk menjangkau pasar internasional di kawasan Filipina hingga Samudra Pasifik.
Sebaliknya, Jawa Timur siap memfasilitasi komoditas asal Sulut untuk mengakses jalur logistik ke arah barat menuju Singapura, Asia Selatan, Afrika, hingga Eropa.
"Produk dari Jawa Timur seperti tembakau dan komoditas lainnya, justru bisa menjangkau pasar luar negeri seperti wilayah Davao melalui jalur distribusi di Sulawesi Utara yang bertindak sebagai pusat hub," tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Dr. Iwan dalam laporan teknisnya menjelaskan bahwa forum ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat daya saing daerah di tengah dinamika geopolitik global yang memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
Dr Iwan membeberkan bahwa agenda di Manado ini merupakan misi dagang keempat yang digelar Pemprov Jatim sepanjang tahun 2026, setelah sebelumnya sukses dilaksanakan di Jakarta, Jawa Tengah, dan Kalimantan Tengah.
Secara akumulatif sejak dirintis pada tahun 2019 hingga 2026, kegiatan ini merupakan edisi yang ke-52 kalinya.
"Tahun ini kami menargetkan pelaksanaan misi dagang sebanyak 11 kali di dalam negeri dan 3 kali di luar negeri," papar Iwan.
Guna memperkuat payung hukum aktivitas bisnis tersebut, pada kesempatan yang sama dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) baru yang melibatkan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan satu asosiasi usaha.
Langkah ini melengkapi sejumlah dokumen kemitraan terdahulu yang ditandatangani pada tahun 2022 dan dinyatakan masih berlaku secara legalitas.
Misi dagang kali ini mempertemukan total 158 pelaku usaha konvensional maupun modern, yang terdiri dari 100 pelaku usaha lokal Sulawesi Utara dan 58 pengusaha yang diboyong langsung dari Jawa Timur.
Sektor komoditas yang ditransaksikan mencakup produk hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, industri pangan, olahan tekstil, kerajinan tangan, sektor jasa, hingga komitmen investasi silang antardaerah.
"Sesuai arahan Ibu Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, prinsip utama kita adalah tumbuh dan maju bersama. Kami berharap hari ini juga terjadi arus investasi timbal balik, baik dari Jawa Timur ke Sulawesi Utara maupun sebaliknya," tutupnya.(*/ven)