 |
| Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPRD Sulut bersama BPSDM Sulut, Senin (2/11). Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyoroti tajam adanya ketimpangan alokasi anggaran pemeliharaan kendaraan dinas di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulut untuk tahun anggaran 2027.
Legislator Komisi IV DRD Sulut menemukan satu unit kendaraan dinas mendapatkan alokasi hingga Rp96 juta, berbanding terbalik dengan sembilan kendaraan operasional lainnya yang hanya dijatah masing-masing Rp10 juta.
Temuan ketimpangan mencolok ini dikritisi langsung oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Cindy Wurangian, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kantor DPRD Sulut, Senin (2/11/2026).
Rapat evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BPSDM Sulut, Franky Tintingon, beserta jajaran instansi terkait.
Dalam perincian draf anggaran BPSDM, satu unit kendaraan dinas tertentu dianggarkan sebesar Rp54 juta khusus untuk belanja suku cadang. Selain itu, kendaraan yang sama juga mendapatkan alokasi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta biaya operasional lainnya dengan nominal mencapai Rp42 juta. Sementara itu, sembilan kendaraan dinas operasional lainnya hanya diberikan anggaran Rp10 juta per unit, yang sebagian besar habis terserap untuk membayar pajak kendaraan saja.
"Pertanyaan saya, kenapa yang lain cuma dapat pajak-pajak, sedangkan satu kendaraan ini dialokasikan sembilan puluh enam juta? Ini kendaraan apa dan siapa penggunanya, karena perbedaannya sangat jauh," cecar Cindy Wurangian di sela-sela rapat.
Ia menegaskan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memberikan penjelasan yang rinci dan substantif berbasis data akurat atas materi anggaran yang diajukan, bukan sekadar jawaban umum.
Guna mengoptimalkan fungsi pengawasan legislatif, Komisi IV juga meminta keseragaman format penyajian materi RKA untuk seluruh OPD di masa mendatang demi mempermudah proses evaluasi.
Merespons sorotan tajam legislator Sulut, Kepala BPSDM Sulut Franky Tintingon menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif. Pihaknya berjanji akan segera menyusun dan menyampaikan jawaban serta penjelasan terperinci secara tertulis kepada Komisi IV DPRD Sulut dalam waktu dekat. (*/ven)
Post Views: 2631
