Kandouw Dorong Perekrutan SDM Lokal Wilayah Perbatasan
Komentar Redaksi
Last Updated
2018-01-18T05:27:18Z
Jakarta,- Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven O E Kandouw berkesempatan mempresentasikan kondisi wilayah perbatasan Sulut dan program prioritas yang diharapkan dalam percepatan pembangunan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 Dan Penajaman Program Prioritas Tahun 2018 Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia (BNPP-RI) di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu ( 17/01/2018).
Dalam pemaparannya, Kandouw menekankan perlunya keberpihakan pemerintah di kawasan perbatasan negara Provinsi Sulut, seperti: membangun pertahanan dan keamanan di perbatasan negara RI-Filipina dari ancaman terorisme, ilegal fishing, penyeludupan senjata api ilegal dan penyeludupan narkoba.
"Pemerintah harus mendorong keberpihakan perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal di kawasan perbatasan negara sebagai PNS, seperti: TNI, Dokter, Bidan, Guru, Tenaga Medis dan tenaga pendamping Desa", kata Kandouw.
"Keberpihakan pembangunan kedepan di kawasan perbatasan negara role model asimetri, tidak harus sama dengan cara-cara bersifat reguler, seperti: pro anggaran untuk kawasan perbatasan, pro subsidi bagi kawasan perbatasan negara di Provinsi Sulut", tambahnya.
Dirinya meminta pemerintah membangun infrastruktur: jalan, jembatan nasional, pelabuhan, bandara, energi listrik dan telekomunikasi di kawasan perbatasan negara khusus di Lokasi Perbatasan Republik Indonesia (LOKPRI) dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Provinsi SULUT.
"Badan Usaha Milk Negara ( BUMN ) Keuangan supaya membangun kantor-kantor keuangan lengkap dgn ATM-ATM di kawasan perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Provinsi Sulut , tutup Kandouw yang disambut tepuk tangan oleh peserta Rakor.
Diketahui, Rakor yang mengusung tema "Melalui Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2017, Kita Tingkatkan Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2018 Dalam Rangka Mewujudkan NAWACITA Ke-3" ini dibuka oleh Menko Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto serta dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi II DPR Ri Zainudin Amali, Para Wakil Gubernur, Para Pejabat Eselon 1 dan 2 Kementerian Terkait, Wakil Bupati ,Pejabat TNI Polri dan Pejabat Eselon II Provinsi dan Kabupaten/ Kota Perbatasan. (*/ven)
