Kegiatan yang membahas tentang kebijakan umum pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan negara Setda Provinsi Sulut ini dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mohamad Rudy Mokoginta, SE, MTP.
Dalam sambutan yang dibacakan Mokoginta, Gubernur Olly Dondokambey, SE mengingatkan secara tegas permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.
"Saat ini belum adanya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan di daerah. Selain itu, sumber daya manusia pengelola perbatasan negara yang masih terbatas jumlah dan kualitasnya", kutip Mokiginta.
"Sementara Provinsi Sulawesi Utara sebagai Provinsi Kepulauan, memiliki 12 pulau terluar yang telah ditentukan pemerintah pusat pada tahun 2017," tambahnya.
Lanjut menurut Olly, permasalahan ini akan dapat diatasi apabila semua stakeholders terkait mampu memahami, mengerti dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan perbatasan negara serta diiringi dengan penguatan kelembagaan dan aparatur pengelola perbatasan negara, kuncinya.
Sementara, Kepala Biro (Karo) Pengelolaan Perbatasan Negara, Ir Djemi Gagola, MSi, ME mengatakan maksud dan tujuan dilaksanakan workshop ini yakni sebagai forum koordinasi dan konsultasi.
"Agar terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dan kota", ujarnya.
Turut hadir pada kegiatan ini, Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkup pemerintah kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kabupaten Kepulauan Talaud serta para camat dari wilayah perbatasan. (*/ven)
