Menanggapi laporan reses tersebut, Wagub Kandouw mengatakan, setiap masukan akan menjadi bahan interospeksi, konsolidasi bahkan rekonsiliasi bagi pemerintah provinsi Sulawesi Utara.
"Yakinlah apa yang disampaikan dan dihasilkan DPRD sangat diperlukan untuk menyusun langkah strategis selanjutnya. Masukan dari DPRD sangat diperlukan. Apalagi hasil reses. Ini harus kita laksanakan. Karena reses itu sah dalam menjaring aspirasi masyarakat", kata Kandouw.
Hasil dari reses tersebut, kata Kandouw, sudah dikumpulkan dan berharap agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat menyimpan dan menjadikan bahan untuk menyusun rencana kerja.
"RKA 2019 sudah mulai disusun. Kemudian APBD 2018. Catatan yang disampaikan, memang ada yang sebagian yang jadi kewenangan kabupaten dan kota. Tapi tak apa-apa. Silahkan sampaikan", ujar mantan Ketua DPRD Sulut ini.
Sementara, menanggapi hasil reses yang disampaikan wakil rakyat dari dapil Nusa Utara, dirinya mengakui ada catatan penting yakni soal pendidikan, baik bantuan langsung maupun beasiswa.
"Memang betul infrakstruktur pendidikan kita piramid. SMS/SMP berbanding terbalik. Jadi tugas dan tanggung jawab kita bagaimana mengalokasikan anggaran ke Nusa Utara. Sedikit atau banyak, kita harus sediakan sarana pendidikannya", ungkapnya.
Lanjut, Untuk dapil Bolaang Mongondow Raya (BMR) ada aspirasi soal peningkatan status tipe Rumah Sakit. "RS di Bolmong sangat penting. Kita sudah berikan bantuan. Tapi kita harus terus adakan bantuan dan kolaborasi dengan pemerintah di daerah. Mudah-mudahan akhir tahun akan diresmikan", sambungnya.
Sementara, Wakil rakyat dari dapil Manado menyampaikan aspirasi terkait status tanah.
"Sekarang sudah diidentifikasi lebih lanjut. Rencana 7 Juli Pak Presiden datang dan berikan sertifikat kepada korban bencana. Ini memang harus berhati-hati soal status pemilikan tanah", imbuhnya.
Di Bitung sendiri dikeluhkan soal nasib para nelayan. Dan untuk dapil Minahasa-Tomohon, soal infrakstruktur, ada jalan nasional yang sudah mendesak untuk
diperbaiki.
"Kadis PU harus catat dan pikirkan untuk cari solusi. Contoh jalur Tomohon-Manado. Sekarang sudah makan waktu 1 jam lebih. Begitu juga untuk bantuan pertanian, perikanan, perkebunan. Konteks ini, penyalurannya akan melibatkan anggota DPRD per dapil. Jangan sampai terkesan reses tak berguna. Karena hasilnya tak terakomodir. Semua harus terakomodir," tandasnya sembari menambahkan berharap, koordinasi, kerja sama, konsultasi akan terus dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat Sulut. (*/ven)
