Hal itu disampaikan Kandouw saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) Kabupaten dan Kota Se-Sulut, Senin (22/10/2018) di Manado.
"Kegiatan ini sangat penting. Kita akan mampu menyelesaikan hambatan dalam penyerapan realisasi anggaran Kabupaten dan Kota yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi," kata Kandouw.
Menurutnya, realisasi anggaran merupakan indikator penting suksesnya penyelenggaraan pembangunan di Sulut. "Karena setiap tahapan pelaksanaannya yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasinya harus dilaksanakan optimal", tegasnya.
Lanjut Kandouw, jika seluruh kabupaten dan kota melakukan optimalisasi pengelolaan keuangan maka seluruh daerah dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Tahun depan, semua kabupaten dan kota di Sulut harus bisa meraih opini WTP untuk pengelolaan keuangan tahun 2018. Ini adalah target dari Pak Gubernur. Termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow yang mendapat disclaimer juga bisa meraih WTP", pungkasnya.
Dirinya menambahkan, setiap kabupaten dan kota yang berhasil meraih opini WTP juga berhak mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat yang bisa digunakan untuk memacu perbaikan kinerja daerah di bidang pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintahan umum, layanan dasar publik, dan kesejahteraan.
"Opini dari BPK berpengaruh kepada dana insentif daerah yang bisa diperoleh setiap daerah yang berhasil meraih WTP", tutup Kandouw.
Diketahui, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, salah satu tugas TEPRA adalah memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Turut hadir pada kegiatan ini, Wakil Walikota Manado, Mor Bastian dan para pejabat di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulut serta Kabupaten dan Kota se-Sulut. (*/ven)
