Kegiatan yang diselengarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia bekerjasama dengan Bappenas dan Sekolah Bisnis IPB ini, merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja sektor perikanan nasional dengan mensinergikan peran berbagai pemangku kepentingan (Stakeholders) seperti: pemerintah, pelaku usaha, nelayan, akademisi dan asosiasi. Sehingga terwujud kebijakan yang adil dan sejahtera yang diwujudkan dalam organisasi nasional dimana kebijakan pengelolaan dapat terpadu, efektif dan efisien.
Dalam pemaparannya, Walikota Lomban menyampaikan dampak moratorium Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2014 terhadap kondisi perikanan di kota Bitung.
“Industri pengolahan ikan di kota Bitung mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir ini karena kurangnya pasokan bahan baku ikan. Hal ini terjadi sejak diberlakukannya moratorium Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2014”, ungkap Lomban.
“Dari tujuh perusahaan industri pengalengan ikan besar di Bitung, saat ini tinggal tiga perusahaaan saja yang masih beroperasi”, tambahnya.
Dirinya juga meminta kepada para pemangku kepentingan kiranya dapat meninjau kembali kebijakan di sektor kelautan dan perikanan industri agar tercapai pembagunan yang mensejahterakan demi terwujudnya kebijakan yang adil dan sejahtera.
Forum diskusi ini diharapkan banyak masukan-masukan yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pembentukan platform perikanan nasional.
Hadir juga sebagai narasumber antara lain: Sesmen PPN/ Setama Bappenas, Sekjen KKP, Prof DR Rokhmin Dahuri MS, Komisi IV DPR RI, Ono Surono, ST, Staf Ahli KPK, Prof DR Hariadi Kartodiharjo dan Para Pengurus Himpunan/Asosiasi Perikanan dan Nelayan serta para pengusaha perikanan. (*/mm)
