Gubernur Olly Serahkan LKPD 2018

Sulut,- Gubernur Olly Dondokambey, SE menyampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) agar dapat memberikan masukan terhadap Laporan Keuangan Pemerinta Daerah (LKPD) sehingga manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Menurutnya, BPK selain mengemban tugas sebagai eksternal control bagi Pemerintah Daerah juga menjadi lembaga konsultansi dalam mengefektifkan manajemen pengelolaan keuangan daerah.

"Saya sangat mengharapkan BPK dapat memberikan pencerahan kepada seluruh aparatur pemerintah yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan. Semoga apa yang sudah dikerjakan ini mendapatkan restu dan berkat dari Tuhan sehingga hasilnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Olly dalam sambutannya pada kegiatan Penyampaian Laporan Keuangan Unaudited Oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota TA. 2018 se-Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Jumat 929/03/2019) di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesi (RI) perwakilan Sulawesi Utara, di Manado.

Dirinya menegaskan telah menjadi tekad dan komitmen seluruh jajaran Pemprov Sulut untuk tidak pernah berhenti melakukan perubahan dan perbaikan terhadap dimensi-dimensi manajemen keuangan daerah demi kemajuan bersama.

"Kami sangat mengharapkan agar melalui hasil audit ini masyarakat bisa melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Pemprov Sulut dan seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Sulut," imbuhnya.

Ditempat yang sama, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba menerangkan bahwa penyampaian LKPD Unaudited merupakan amanat Undang Undong Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 yang menyatakan gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyampaian LKPD Unaudited TA 2018 turut dihadiri para kepala daerah dari 15 kabupaten dan kota se-Sulut serta pejabat dilingkup pemerintah provinsi Sulawesi Utara. (*/ven)