Sesuai informasi yang ada, Pemerintah Kabupaten Bolmong Timur (Boltim), Pejabat Sangadi (Kepala Desa) Molobog Timur sudah dilantik. Ironinya, top eksekutif Provinsi Sulut (Gubernur Sulawesi Utara) Olly Dondokambey, SE (OD) mengaku tidak tahu.
"Kalau itu saya tidak tahu. Karena belum ada laporan dari Bupati terkait," ujar Olly kepada wartawan usai kunjungan di lokasi Balai Pertemuan Umum (BPU) Al Hidayah Perumahan Griya Agape, Sabtu 01 Februari 2020 di Restoran Pondok Kelapa, Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Minut.
Gubernur juga secara singkat mengarahkan beberapa wartawan untuk menanyakan langsung soal pemekaran Desa Molobog Timur ini ke Bupati Boltim.
"Tanyakan langsung saja kepada Bupatinya ya," tandas Dondokambey sembari melemparkan senyum khasnya.
Ketidaktahuan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE tentang adanya pemekaran desa itu, tentu saja membuat LSM GMBI berpendapat tajam.
"Kalau ada pemekaran tanpa sepengetahuan Pak Gubernur, berarti ada kejanggalan yang perlu ditelusuri dari pemekaran itu," tukas Ketua LSM GMBI Wilter Sulut, Howard Hendrik Marius SE.
Informasi yang diperoleh tentang riwayat pemekaran Desa Molibog Timur ini masih simpang siur. Sebelumnya media ini pernah merilis, dimana Asisten I Pemkab Boltim yang baru saja dilantik, mengatakan akan berkordinasi dengan Bagian Hukum dan Camat serta Sangadi di wilayah terkait.
Sementara LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) sendiri sudah melayangkan surat ke DPRD Provinsi Sulawesi Utara, untuk mendalami dugaan Desa Fiktif itu.
"Kami akan mengawal kasus dugaan desa fiktif ini sampai selesai," pungkas Marius.
Terpisah, Bupati Boltim Sehan Landjar ketika dihubungi, mengaku program pemekaran Desa Molobog itu sudah sejak tahun 2013.
"Pemekaran Tahun 2013," tutur Landjar dari seberang ponsel.
Bupati Sehan yang saat itu mengaku terburu-buru karena pesawat segera lepas landas, berjanji akan menjelaskan sekembalinya dari Jakarta.
"Nanti saya kembali, kita ketemu dan bahas lagi," ucapnya santun sembari menutup pembicaraan diponsel. (Baker)
