Hingga memasuki pertengahan bulan April, Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP) mereka belum diberikan. Tak pelak pahlawan kesehatan ini mengeluh. Apalagi dengan minimnya Alat Pelindung Diri (APD).
"Sampai sekarang kami TPP memang belum diberikan. Sedangkan tugas kerja bertambah untuk menghadapi Covid-19, belum lagi keselamatan. Bahkan APD yang diberikan juga sangat terbatas, seharusnya sekali pakai kami harus pakai berkali-kali. Ada juga yang terpaksa memakai tidak sesuai standar. Semoga saja keluhan kami dapat terdengar. Tapi untuk tugas tetap kami laksanakan," ujar tenaga medis yang berjaga di pos perbatasan.
Belum juga disalurkannya TPP kepada tenaga medis tak pelak membuat Wakil Ketua DPRD Minsel Stefen Lumowa meradang. Dia memintakan agar Pemkab Minsel segera memproses dan menyalurkan. Jangan malah sampai dianaktirikan. Sebab menurutnya sudah ada instansi lain yang TPP-nys dibayarkan.
"Saya sendiri baru tahu setelah ada yang mengeluhkan TPP mereka belum juga diberikan. Sedangkan dorang pe tugas sebagai tenaga medis meningkat, belum lagi resiko tertular Covid-19. Tadi saya langsung menghubungi kepala dinasnya dan memang ternyata benar. Ini sangat lucu, sebagai garda depan justru dianaktirikan. Saya sudah minta segera diproses secepatnya," sebut Lumowa.
Senada, Ketua Komisi III DPRD Minsel Franky Lelengboto mengatakan akan segera mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada instansi terkait. Menurutnya nasib tenaga medis wajib mendapatkan perhatian. Sebab mereka sebagai garda depan. Apalagi didapati APD mereka sangat terbatas yang memungkinkan tertular lebih tinggi.
"Akan kami panggil untuk minta penjelasan soal nasib TPP tenaga medis. Bukan itu saja, perlengkapan ADP dan penggunaan dari pergeseran anggaran juga akan menjadi materi. Kami harap tenaga medis mendapat perhatian baik dari segi kesejahteraan maupun perlindungan diri. Juga penggunaan anggaran yang tepat," tukas Lelengboto. (Meyvo)
