Minsel, Komentar.co - Tindakan Penjabat sementara (Pjs) Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Meiki Onibala melakukan pergantian pejabat Kumtua mendapat dukungan dari mantan-mantan Kumtua.
Bahkan mereka mendesak agar pergantian diteruskan, karena hampir semua sudah menunjukan ketidaknetralan.
Diduga kuat ada pihak yang menggunakan anggaran desa untuk memenangkan pasangan calon (Paslon) peserta Pilkada.
"Apa yang dilakukan oleh pak Onibala sudah sangat tepat. Sebab memang banyak yang sudah menampakkan ketidaknetralan. Jadi sudah seharusnya ditindak dengan diganti, makanya kami dukung," kata Meidy Motoling mantan kumtua Motoling didampingi 10 rekannya sebagai perwakilan kecamatan saat menyampaikan aspirasi baru-baru ini di kantor Bupati Minahasa Selatan (Minsel).
"Bukan itu saja, kami juga minta sebaiknya semua pejabat Kumtua diganti demi netralitas dan tidak ada penyelewengan anggaran untuk pemenangan Paslon tertentu," sambungnya.
Dikatakan juga kurang lebih 80 persen mantan Kumtua mendesak bupati menindak tegas bagi PNS yang menampakkan ketidaknetralan.
Apalagi dengan sudah masuknya laporan-laporan pada bupati yang telah dilengkapi dengan data dan foto serta video. Mereka bersikeras, sangat sulit membuat PNS yang sudah kedapatan tidak netral untuk netral.
"Daripada merongrong pemerintahan, lebih baik diberi tindakan tegas saja. Kan pak Bupati dalam berbagai kesempatan mengatakan salah satu tugasnya di Minsel menjaga netralitas PNS. Nah kalau memang tidak netral kami harapkan langsung diberi sanksi paling tidak diganti saja," ujar Sharel Ampow perwakilan lainnya.
Sementara Reiders Pinatik menyatakan sikap memberikan dukungan bahkan massa yang akan dikerahkan untuk mengamankan kebijakan dari Pjs Bupati.
Menurutnya, sikap tersebut diambil lantaran desakan juga dari masyarakat yang merasakan diintervensi pilihannya di Pilkada oleh pejabat Kumtua dan pejabat eselon II dan III juga IV.
"Jadi kami siap kawal kebijakan pak Bupati. Kalaupun ada yang coba-coba memberikan ancaman, kami juga siap membawa massa. Netralitas harus ditegakkan agar warga dapat memilih sesuai pilihannya tanpa intimidasi yang memang seringkali terjadi," tandasnya. (Meyvo Rumengan)
