Dalam kesempatan tersebut, Mensos menjelaskan kepada peserta yang datang dari kabupaten/kota se-Sulut bahwa Kementerian Sosial sedang membuat parameter terkait pengumpulan data dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia.
“Saat ini kami sedang berkomunikasi dengan perguruan tinggi untuk membuat parameter yang berbeda-beda di tiap daerah. Sehingga pada bulan januari kita bisa melakukan updateing sesuai dengan parameter baru,” jelasnya.
Pengumpulan data tersebut menurut Risma tidak dilakukan secara statistik tetapi dilakukan lewat daerah-daerah, jadi daerah mengirimkan data ke Dinas Sosial kemudian digodok oleh provinsi setelahnya dikirim ke Kemensos untuk dilakukan quality assurance oleh perguruan tinggi.
Sementara itu terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Risma mengatakan bahwa DTKS dapat diubah apabila itu tidak sesuai.
“Jadi DTKS dapat bapak ibu bisa perbaiki kalau memang tidak sesuai, itu yang kita lakukan tiap minggu ini,” bebernya.
Lebih jauh lagi, Mensos mengingatkan kepada semua peserta rakor bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah harus tepat sasaran.
“Sekali lagi ini diberikan untuk benar-benar orang yang membutuhkan, saya berharap itu tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang harus kemudian kita harus mempertanggungjawabkan,” kuncinya. (*/ven)
