ROR-RD Jamin Pelayanan Kesehatan Warga
PKS tersebut berisikan Kepesertaan Program JKN bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan Pemkab Minahasa.
Penandatanganan PKS tersebut dilakukan Bupati Minahasa, Dr Ir Royke Octavian Roring, MSi dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano, Nora Grace Br Ginting disaksikan Deputi Direksi Wilayah Suluttenggo Malut, Ellya Permatasari dan Mujiatin, Asisten Deputi Perekrutan Peserta Non Pekerja Penerima Upah dan Bukan Pekerja.
Pada kesempatan itu, Bupati Royke Roring menegaskan Pemerintah kabupaten Minahasa melakukan kerjasama dengan BPJS kesehatan karena berdasarkan Pancasila sila kelima dan UUD 1945, di mana pemerintah wajib melindungi masyarakat terutama dalam sektor kesehatan.
Selain karena amanat Pancasila, hal itu juga dilakukan untuk menunjang program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden RI, Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang juga tentunya menjadi visi misi Bupati Royke O Roring dan Wakil Bupati Robby Dondokambey (ROR-RD).
Dikatakan Roring, Kabupaten Minahasa baru melaksanakan kerjasama dengan BPJS dikarenakan ada refocusing anggaran akibat pandemi covid 19.
"Khusus peserta yang didaftarkan Pemkab Minahasa untuk pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan meliputi 45 ribu warga serta ditambah dengan yang menjadi tanggungan Pemerintah Provinsi Sulut serta JKN KIS dari pemerintah pusat," katanya.
Lanjut Bupati Royke Roring, Pemkab Minahasa juga baru-baru ini sudah mengajukan permohonan kepada Kementerian Sosial agar dapat menambah kuota warga Minahasa yang menjadi peserta JKN KIS sehingga warga yang membutuhan dapat terjangkau.
Turut mendampingi Bupati pada kesempatan tersebut, Inspektur, Ir Alva Montong, Kepala BPKAD, Drs Donal Wagey, Kepala Dinas Kesehatan Mianahasa dr Maya Rambitan, MKes, Kabag Hukum Setdakab Minahasa, Willem Nainggolan, SH. (Advetorial)
