Dalam Rakor bersama jajaran Pemkab Minahasa ini, ROR-RD menyampaikan arahan dari Presiden RI, Ir Joko Widodo soal penanganan Covid-19 pasca Idul Fitri dan pemulihan ekonomi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional tujuh persen di kuartal kedua ini.
Selain itu, duo top eksektif Minahasa ini juga menekankan pada cara kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus terus dievaluasi terutama bagaimana pelayanan kepada masyarakat.
"Pelayanan mobile Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perlu diangkat lagi. Pelayanan dipastikan agar warga yang mengurus dokumen di Capil bisa mendapat kepastian kapan bisa mengambil dokumen yang diurus tidak bolak-balik sehingga tidak ada penumpukan warga disana," tegas Bupati Roring.
Lebih jauh, Bupati ROR mengingatkan terkait catatan dan rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang harus dioptimalkannya pendapatan daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga yang menjadi perhatian Korsurgah KPK.
Selain itu ROR-RD juga meneruskan apa yang menjadi arahan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, SE agar Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera menyelesaikan tapal batas masing-masing dengan duduk bersama difasilitasi Pemerintah Provinsi.
Ditempat yang sama Wabup Robby Dondokambey secara khusus menekankan agar ada pembenahan administrasi dijajaran Pemkab Minahasa.
"Kita benahi semua untuk kebaikan kita semua," tegasnya.
Rakor ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Frits Muntu, S Sos, Inspektur, Ir Alva Montong, Asisten I, Dr Denny Mangala, Asisten II, Ir Wenny Talumewo dan Asisten III, Dr Vicky Tanor. (Roni)
