SULTRA, Komentar.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Gubernur Olly Dondokambey (OD) dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (SK) yang terus berkomitmen meningkatkan pelayanan publik dalam upaya pencegahan korupsi di lingkup pemerintahan provinsi Sulawesi Utara.
Kali ini, apresiasi dari lembaga anti rasuah tersebut diberikan atas kinerja Pemprov Sulut dalam upaya pencegahan korupsi pada layanan izin pertambangan. Pemerintahan OD-SK dinilai baik dalam membangun sistem pelayanan izin pertambangan dengan memakai standar operasional prosedur.
Penghargaan diberikan langsung Ketua KPK RI, Komjen Pol Firlli Bahuri kepada Wakil Gubernur Steven Kandouw pada Seminar Nasional Transformasi Perizinan Berbasis Risiko dalam Sektor Pertambangan di Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (1/12/2021).
Firli Bahuri mengungkapkan, persoalan korupsi merupakan bagian dari empat persoalan kebangsaan yang serius serta kejahatan kemanusiaan.
“Karena merampas hak asasi manusia. Selain itu, menjadikan kualitas pelayanan publik dan kualitas SDM turun,” ungkapnya.
Dirinya juga mengingatkan kembali lima peran kepala daerah dalam rangka mewujudkan tujuan negara yakni, mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan.
Dijelaskannya, program-program nasional dan daerah tidak akan bisa berjalan tanpa ada stabilitas politik dan keamanan yang terjadi.
“Para gubernur, bupati, wali kota pandai-pandailah berkomunikasi dengan rekan-rekan legislatif. Bangun sinergi dengan kawan-kawan yang ada di parlemen, karena mereka memiliki kekuasaan luar biasa, terutama hak budgeting. Bapak tidak pernah bisa melaksanakan rancangan APBD tanpa persetujuan DPRD,” jelasanya.
Kesempatan itu, Ketua KPK RI didampingi Wagub Kandouw mengunjungi Stand Sulut. Nampak juga hadir Kepala Inspektorat Provinsi Sulut Meiky Onibala, Kadis ESDM Fransiskus Maindoka dan Kadis PM-PTSP Sulut, Fransiscus Manumpil. (*/ven)
