 |
| Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri bersama Gubernur Olly Dondoakmbey, Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto dan Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri saat memaparkan potensi kerjasama antar negara dengan pihak Jeju Nationao University Korea Selatan. Foto: Istimewa |
KORSEL, Komentar.co - Megawati Soekarnoputri dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN mengatakan, dirinya didampingi Olly Dondokambey yang juga menjabat Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) dalam kunjungan kerja ke Jeju, Korea Selatan kali ini.
Megawati bersama rombongan membawa misi Presiden Jokowi, salah satunya mewujudkan kedaulatan pangan sebagai bagian dari visi BRIN.
Menurut Megawati, Sulawesi Utara secara geografis dan potensi perikanan, sangat mungkin mengembangkan diri di sektor pangan dimaksud.
“Saya berharap kerjasama sekarang ini bisa dilakukan lebih aktif,” imbuh Megawati.
Semenatara, Duta Besar (Dubes) RI untuk Korsel, Gandi Sulistiyanto menjelaskan bahwa peranan riset memang sangat dibutuhkan untuk mempercepat kerja sama antara Negara, khususnya antara Indonesia dan Korsel.
Menurut Gandi dia, dalam waktu dekat akan ada penerbangan Jeju-Manado, Jeju-Bali, Jeju-Batam. Untuk Batam, airportnya dikelola Incheon Airport. Kemudian saat ini perdagangan Indonesia dan Korea telah diteken dan disetujui DPR Indonesia, yakni Indonesia-Korea Comprehensive Agreement. Juga kerjasama regional di negara-negara Asia Timur, China, Japan, dan Korea.
“Dengan semua infrastruktur tadi, sangat dibutuhkan peranan riset untuk mempecepat hubungan kedua negara khususnya dalam hal perdagangan dan juga pariwisata,” ungkapnya.
Senada, Sekretaris BRSDM KKP, Kusdiantoro, menjelaskan kerja sama ini merupakan payung pelaksanaan kerja sama ke depan dengan dua ruang lingkup.
"Pertama, peningkatan kapasitas SDM melalui peluang beasiswa pendidikan di Jeju National University, pertukaran tenaga ahli/peserta didik, dan pelatihan kelautan dan perikanan. Kedua, pengembangan budidaya berbasis keterlibatan masyarakat untuk komoditas perikanan penting menggunakan teknologi budidaya inovatif," jelas Kusdiantoro.
Ia manambahkan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KKP) memiliki 20 politeknik/Akademi Komunitas/Sekolah Usaha perikanan tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia menerapkan pendidikan teaching factory, 70 persen praktek dan 30 persen teori dengan hampir 60 persen peserta didik adalah anak pelaku utama kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, penggaram dan pemasar hasil perikanan).
"Affirmatif (Penguatan/Pengesahan) kebijakan ini memberikan kesempatan besar pada anak pelaku utama mengenyam pendidikan secara gratis. Artinya negara hadir memberikan perlindungan dan kesempatan besar anak pelaku utama setelah lulus nanti dapat melakukan transformasi usahanya sehingga lebih berpendapatan dan semakin sejahtera. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang negara untuk kehidupan masyarakat lebih baik ke depannya," ucap Kusdiantoro sembari menambahkan bahwa kerjasama ini bagian dari upaya mendukung 5 (lima) program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam hal meningkatkan pengembangan budidaya laut, pesisir dan tawar. (*/ven)
