 |
| Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/Kota, Lintas Sektor, Senin (10/10/2022) pagi. |
SULUT, Komentar.co - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menargetkan penduduk miskin ekstrim benar-benar tidak ada alias zero atau nol (0) persen di tahun 2024 mendatang.
Sinergitas pemerintah Provinsi Sulut, Kabupaten dan Kota dengan kerja Mapalus (bersama-sama) ini menjadi bagian dari upaya dan aksi menghilangkan dan menanggulangi kemiskinan.
Hal itu disampaikan Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut, Dr Praseno Hadi Ak. MM mewakili Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/Kota, Lintas Sektor bertempat di Hotel Aryaduta Manado, Senin (10/10/2022) pagi.
Menurut Praseno Hadi, target penanggulangan kemiskinan ini sudah menjadi target Presiden Joko Widodo, sehingga target Provinsi, Kabupaten dan Kota, sangat efektif sebagaimana target Kepala Negara.
Praseno menjelaskan, situasi dan kondisi ekonomi nasional memang memprihatinkan. Namun Presiden, Menteri Keuangan dan Gubernur telah membuat kebijakan baru dengan mengalokasikan 2 persen dari seluruh dana transfer yang dikirimkan kedaerah untuk fokus pada penanggulangan kemiskinan dan antisipasi dampak inflasi dari kenaikan harga.
“Dengan adanya program ini, kami yakin dapat menjawab kemiskinan itu dan harga tidak akan melonjak, bahkan dapat ditangani secara optimal,” ujar Praseno Hadi.
Praseno Hadi menilai Rakorev TKPD ini sangat strategis guna mewujudkan target pemerintah, dimana penduduk miskin ekstrim di Sulut pada tahun 2024 betul-betul sudah tidak ada.
Ia pun menitipkan apresiasi Wagub Kandouw atas kehadiran para pejabat Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk bersama-sama, bahu-membahu, Mapalus menanggulangi kemiskinan ini.
Praseno Hadi juga menyentil validitas data kemiskinan di daerah.
“Memang kalau bicara kemiskinan itu, yang paling utama adalah tentu bicara soal data,” ujarnya.
Untuk itu, Ia berharap hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan, kiranya bersama-sama TKPD Kabupaten dan Kota dapat menghitung secara ril, data by name by address agar program dan kegiatan TKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat bersinergi serta ril menyentu langsung serta menentukan dimana yang dapat dikategorikan Keluarga Miskin ekstrim dan Miskin biasa.
“Jadi kalau data ini tidak valid, nanti akhirnya ada Kabupaten dan Kota yang merasa keberatan. Karena itu, saya harap BPS Kabupaten dan Kota dapat duduk bersama TKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melihat hal ini untuk bersama saling bersinergi,” jelasnya.
“Kalau memang ada data valid by name by address, saya yakin target nol persen di tahun 2024 untuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrim di Sulawesi Utara bisa tercapai,” tandas Praseno Hadi optimis.
Sementara, Kepala Bappeda provinsi Sulut Ir Jenny Karouw, dalam laporannya menyampaikan bahwa maksud dan tujuannya pelaksanaan Rakorev ini adalah untuk mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan, mengidentifikasi permasalahan program penanggulangan kemiskinan. mempercepat komitmen serta sinergitas Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim tahun 2024.
“Kemudian memastikan ketercapaian target program dan anggaran untuk percepatan Penghapusan Kemiskinan yang tepat sasaran serta menyepakati kebijakan strategis percepatan penghapusan Kemiskinan yang dituangkan dalam berita acara,” kata Karouw. (*/ven)
