![]() |
Tampak aktifitas warga di salah satu pusat keramaian Kabupaten Minahasa Utara. Foto: Istimewa |
MINUT, Komentar.co - Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2020-2023) banyak mengantongi penghargaan diberbagai bidang.
Capaian prestasi bersertifikat dan piala berhasil disabet Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minut dibawah kepemimpinan Bupati Joune Ganda (JG) dan Wakil Bupati Kevin W Lotulung (KWL) saat ini.
Namun, hal ini belum dapat membuat seorang Stenly Lengkong, tokoh pemerhati pemerintahan dan adat budaya Minut diam, apalagi mengakui capaian keberhasilan Pemkab Minut dibandingkan dengan realita yang terjadi ditengah masyarakat.
Dukungan Lengkong terhadap duo top eksektif Minut (JG-KWL, red) disampaikan dengan cara yang berbeda. Menurutnya, berhasil atau tidaknya suatu daerah belum dapat dipastikan oleh penghargaan atau aneka piala maupun trofi saja, tapi bukti nyata.
"Kalau hanya berpatokan pada ratusan penghargaan, sementara bukan masyarakat yang menikmatinya, itu ibarat Minut seorang atlet tinju bertubuh atletis, otot tumbuh disekujur tubuh, padahal dibagian dalam, sebenarnya rusak akibat pertarungan. Jadi saya sebut itu, zonk alias nihil," tegasnya, Senin (1/1/2024).
Contohnya, lanjut Lengkong, penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penilaian BPK RI. Pihak BPK sendiri bilang, WTP bukan jaminan apakah daerah ini lakukan korupsi atau tidak.
Mewakili masyarakat Minut, Lengkong merewain pertanyaan Anggota DPRD Minut, Edwin Nelwan tentang pertanggungjawaban dana covid pada Jumat 22 Juli 2022 silam.
Diketahui, selama pembahasan Pansus LPJ TA 2020, terungkap dalam penggunaan anggaran Covid-19 di Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebesar Rp30 miliar.
“Itu pun baru sekedar pengakuan tanpa dibarengi dengan adanya dokumen pendukung pemanfaatan anggaran tersebut,” jelas Edwin Nelwan.
Sebagai masyarakat, Ia mengklaim wajib mempertanyakan tindak lanjut, apa penggunaan anggaran sekitar Rp120-an miliar dalam APBD 2021 terkait penanganan Covid-19, mana rinciannya.
Dirinya lantas membandingkan, kalau mantan Bupati VAP walau bermasalah dengan pertanggungjawaban dana Covid 2019, tapi masih ada yang dibagikan ke Masyarakat.
"Artinya masyarakat masih merasakan pembagian dana Covid lewat bantuan pangan, hand sanitizer, masker dan beras. Sepeninggal VAP, sampai kini belum ada klarifikasi lewat laporan terperinci soal pengunaan dana tersebut, laporan masih dalam bentuk gelondongan," semburnya.
Lain lagi masalah janji akan bikin Minut terang benderang, apakah saat ini masyarakat pesisir dan kepulauan sudah menikmati lampu penerangan normal dimalam hari.
Ada rumah Dinas Bupati diatas perbukitan, sampai selesai, tak pernah dimanfaatkan.
"Belum lagi wacana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang adalah satu dari 5 wilayah di Indonesia yang jadi Desitiasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) bersama Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, apakah yang ada di DPSP Likupang sudah bisa menyamai empat wilayah tersebut," tukas aktivis vokal itu.
Belum lagi Masterplan drainase yang ditutupi oleh proyek Pendesterian dibahu jalan Pasar Airmadidi sebagai Ibukota Kabupaten yang masih tetap banjir ketika terjadi hujan lokal.
Pada Jumat 15 September 2023 Anggota DPRD Minut Joseph Dengah pernah miinta proyek pendesterian bahu jalan Pasar Airmadidi untuk dibongkar.
"Pengerjaan proyek pendesterian (trotoar) ke pasar Airmadidi diduga asal jadi. Karna asal jadi lebeh bagus proyek ini dibongkar," koar Dengah pada sejumlah Wartawan Minut.
Dari pengakuan Joseph Dengah, proyek ini selalu menjadi sorotan masyarakat. Banyak warga mengeluh soal proyek ini. Selain asal jadi, proyek ini membuat jalan pasar semakin sempit.
Dengah bahkan menduga proyek ini berbauh korupsi dan besar kemungkinan memainkan volume pekerjaan, sehinga berdampak pada buruknya kualitas yang ada.
"Coba lihat pekerjaan nya di lapangan, sangat amburadul dan tidak sesuai spek,” kata Joseph Dengah saat itu.
Sementara itu Pekerjaan Proyek Pedestrian Penutupan Saluran Drainase di Jalan Pasar Airmadidi memakan anggaran Rp.1,9 Miliar, dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang yang di kerjakan CV. Pentangon Makmur.
"Nah, pantas kan saya sebut, penghargaan dan segala macam pencitraan itu hanya pemanis wajah dan nama Minut saja, padahal dibagian dalamnya, masih sakit," tandas Lengkong.
Sementara, diketahui bersama, beberapa bulan lagi Kabupaten Minahasa Utara akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Beredar kabar, kepala daerah yang ada bakal maju lagi untuk dua periode. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat Minut jika itu benar terjadi? (Baker)