 |
| Foto: Istimewa |
MANADO, Komentar.co - Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) yang tergabung dalam Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi melakukan audiensi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara (Kemenkum Sulut), Selasa (19/8/2025).
Ketua Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi FH Unsrat, Putra Suma bersama tim diterima langsung Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulut, Kurniaman Telaumbanua, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Marsono, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Apri Listiyanto.
Putra Suma menjelaskan bahwa audiensi ini bertujuan untuk membangun sinergi dan kemitraan strategis antara Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi FH Unsrat dengan Kanwil Kemenkum Sulut.
“Kami ingin menjalin kolaborasi berkelanjutan dalam bidang pendidikan hukum, pengembangan kapasitas mahasiswa, sekaligus mengeksplorasi peluang kerja sama dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum bagi masyarakat Sulut,” ungkapnya.
Sementara, Kakanwil Kemenkumham Sulut, Kurniaman Telaumbanua mengapresiasi inisiatif mahasiswa FH Unsrat dan menyatakan kesediaan untuk mendukung penguatan pemahaman hukum melalui berbagai program yang ada.
“Kami menyambut baik kedatangan adik-adik sekalian yang memiliki semangat maju dan idealis,” tutur Kurniaman Telaumbanua.
Menurutnya, banyak aspek hukum yang dapat dikritisi sekaligus dikaji kembali. Tidak menutup kemungkinan pihaknya akan menjalin kolaborasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum Sulut, baik terkait bantuan hukum maupun konsultasi hukum.
“Bahkan jika diperlukan, Kanwil Kemenkum Sulut siap hadir langsung di Fakultas Hukum Unsrat untuk melakukan penguatan pemahaman hukum,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kakanwil juga memperkenalkan para Kepala Divisi beserta tugas dan fungsi masing-masing.
Ia menambahkan bahwa sejak Oktober 2024, Kementerian Hukum dan HAM telah bertransformasi menjadi satu Kementerian Koordinator dan tiga Kementerian, yakni Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Kementerian Hukum; Kementerian HAM; serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Dengan perubahan ini, tugas kami kini lebih fokus pada ranah hukum,” pungkasnya. (*/ven)
