 |
| Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dan didasari pada kemampuan pendapatan daerah.
Demikian disampaikan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus Komaling dalam penjelasannya tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Senin (24/11/2025).
Selain itu, Gubernur Yulius juga menjelaskan terkat Ranperda tentang PT. Membangun Sulut Maju Perseroan Daerah dan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Top eksekutif Sulut ini menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mewajibkan Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda APBD untuk memperoleh persetujuan bersama.
Menurutnya, Ranperda APBD 2026 merupakan instrumen kebijakan yang menentukan arah pembangunan daerah, dalam menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara di berbagai sektor.
"Tahun Anggaran 2026 menjadi tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang mengangkat tema ‘Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis dan Pariwisata yang didukung Regulasi dan Inovasi," katanya.
Tema ini diharapkan semakin memantapkan langkah menuju visi Menuju Sulawesi Utara Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan.
Namun, orang nomor satu di Sulut ini juga tak menampik adanya tantangan fiskal yang tidak ringan.
“Tahun Anggaran 2026 dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan, khususnya penurunan alokasi dana transfer Pemerintah Pusat,” jelasnya.
"Dampaknya, Pemprov harus melakukan penyesuaian strategis dalam struktur anggaran dengan mengedepankan skala prioritas dan efisiensi dan efektifitas," sambungnya.
Untuk itu, Gubernur Yulius meminta jajarannya semakin kreatif dalam menggali sumber-sumber yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan mengoptimalkan belanja untuk dampak maksimal bagi masyarakat.
“Tantangan tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat disiplin fiskal dan membangun tata kelola anggaran yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan,” tutup YSK.
Diketahui, Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Silangen dan didampingi Wakil Ketua Royke Anter, Michaela Paruntu dan Stella Runtuwene.
Hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut ini, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Forkopimda Sulawesi Utara, anggota DPRD Sulut dan Para Pejabat serta Kepala OPD dilingkup Pemprov Sulut. (ven)
