 |
| Sarasehan Nasional yang digelar di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Rabu (19/11). |
SULUT, Komentar.co - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling (YSK) menjadi Keynote Speaker (Pembicara Utama) pada Sarasehan Nasional bertajuk "Obligasi Daerah Sebagai Satu Alternatif Pembiayaan Daerah Dan Instrumen Invenstasi Publik" yang digelar di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Rabu (19/11/2025).
Mengawali pemaparan, Guberrnur Yulius sebagai pembucara utama mewakili pemerintah daerah menyebut bahwa forum ini mempertemukan pemerintah daerah, akademisi dan lembaga keuangan dengan fokus pada peluang dan tantangan penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Top eksekutif Sulut ini menegaskan kehadirannya untuk menyampaikan data faktual kondisi pembangunan dan fiskal Sulawesi Utara.
Ia menyampaikan klarifikasi atas dinamika pernyataan seorang anggota DPR RI, namun menegaskan bahwa Sulut tidak boleh menyerah.
“Pemimpin harus berani menghadapi persoalan dan mengambil keputusan dalam situasi sulit,” tegas Gubernur YSK.
"Pemimpin tidak hanya hadir saat keadaan nyaman," sambungnya.
Orang nomor satu di Sulut ini pun memuji inisiatif Badan Anggaran MPR RI yang mendorong inovasi pembiayaan pembangunan melalui mekanisme obligasi.
Lebih jauh, YSK memaparkan Potensi Sulawesi Utara, dimana memiliki kekuatan geografis dan demografis dengan didukung 73,25% wilayah laut, Luas 14,5 ribu km² dan penduduk 2,6 juta jiwa. Selaini itu, Sulut berbatasan langsung dengan Filipina dan kawasan Asia Pasifik yang diapit dua jalur strategis ALKI II dan ALKI III.
"Ini peluang bagi Sulut untuk menjadi hub logistik dan ekonomi regional," ujaranya.
Sementara, dari sosial kemasyarakatan, Gubernur Yulius menyebut karakter masyarakat Sulut yang toleran dan memegang nilai Sitou Timou Tumoutou sebagai penopang stabilitas pembangunan.
Selanjutnya, YSK memaparkan Visi RPJMD 2025–2029 dengan target pertumbuhan ekonomi: 7,8–8,08% di 2029 (saat ini 5,64%).
"Peningkatan daya saing daerah dengan target indeks 7,69 persen yang fokus pada ketahanan pangan, energi, dan air. Semua target membutuhkan pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan," katanya.
Namun tantangan keuangan daerah juga menjadi pertimbangan tersendiri dengan penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD).
"TKD 2025 sekitar Rp14 triliun, TKD 2026 turun menjadi hampir Rp11 triliun. Kondisi ini menempatkan Sulut pada kategori kapasitas fiskal rendah sesuai PMK No. 65 Tahun 2024," ungkap YSK.
Untuk itu, Gubernur Yulius memastikan bahwa obligasi daerah sebagai solusi dengan menawarkan opsi obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan.
"Potensi tambang emas besar di Sulut sebagai salah satu sektor dengan potensi alternatif pembiayaan," kuncinya sembari berharap Sarasehan Nasional ini dapat menghasilkan rumusan kebijakan visioner untuk Sulut dan Indonesia.
Turut hadiri pada Sarasehan Nasional ini, Wakil Gubernur Sulut, Victor Mailangkay, Ketua Badan Penganggaran MPR RI, Melchias Markus Mekeng, Deputi Komisioner Pengawas Otoritas Jasa Keuangan, Eddy Manindo Harahap, Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Prof Oktovian B.A Sompie, Direktur Esekutif Nagara Institute, Dr Akbar Faizal, Ketua Panitia Sarasehan Nasional, Aditya Anugrah Moha dan para kepala daerah/wakil dari 15 kabupaten/kota se-Sulut. (ven)
