 |
| Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah dengan Wamendagri, Senin (24/11). |
MINAHASA, Komentar.co - Bupati Minahasa Robby Dondokambey (RD) bersama Wakil Bupati (Wabup) Minahasa Vanda Sarundajang (Vasung) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah dari Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa, Senin (24/11/2025).
Rakor dipimpin langsung Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Akhmad Wiyagus dan berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting.
Dalam paparannya, Wamendagri Akhmad Wiyagus mengungkapkan bahwa inflasi nasional hingga Oktober 2025 berada pada posisi 2,86 persen (year-on-year), masih berada dalam target nasional 1,5 hingga 3,5 persen.
Meski demikian, Akhmad Wiyagus menyoroti beberapa komoditas yang masih memberikan tekanan inflasi seperti emas perhiasan, cabai, dan beras.
“Salah satu data menarik adalah laporan World Gold Council yang menyebutkan dua dari tiga masyarakat Indonesia memilih emas sebagai instrumen investasi. Kondisi ini mendorong permintaan dan membuat harga emas melonjak hingga Rp 2,237 juta per gram, yang menjadi salah satu faktor kontributor inflasi nasional,” ujar Wiyagus.
Di tingkat regional, pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang berhasil menjaga inflasi tetap stabil.
Namun, beberapa provinsi masih mencatat inflasi cukup tinggi seperti Riau (4,95 persen) dan Sumatera Utara (4,97 persen), termasuk kota besar seperti Pekanbaru yang menjadi sorotan karena tingginya tekanan inflasi.
Sementara itu, Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu ketiga November 2025 menunjukkan dinamika bervariasi.
"Penurunan harga terjadi pada komoditas beras di 280 kabupaten/kota, disusul cabai rawit, bawang merah, telur ayam ras, dan minyak goreng. Namun, kenaikan harga tetap tercatat pada sejumlah komoditas seperti bawang merah yang naik di 196 daerah dan daging ayam ras di lebih dari 90 daerah," ungkapnya.
Pemerintah pusat menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor antara pusat dan daerah.
"Fokus utama strategi pengendalian inflasi meliputi stabilisasi pasokan, kelancaran distribusi, serta percepatan intervensi pada daerah dengan lonjakan harga. Ketersediaan bahan pangan pokok juga menjadi sorotan karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Minahasa Robby Dondokambey menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi.
“Pemkab Minahasa siap memperkuat kolaborasi dalam pengendalian inflasi yang harus terus dipantau,” ujarnya.
Bupati Robby menambahkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memastikan penyediaan data yang akurat, pemantauan harga harian, hingga respons cepat terhadap dinamika pasar.
Lebih lanjut, Bupati Dondokambey menekankan bahwa menjaga stabilitas harga bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah.
"Dengan penguatan koordinasi, stabilisasi pasokan, kelancaran distribusi, dan intervensi cepat, Kabupaten Minahasa optimistis dapat menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang berkembang" pungkas Bupati RD.
Diketahui, Rakor tersebut turut dihadiri Kepala BPS, perwakilan Badan Pangan Nasional, pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, serta sejumlah lembaga terkait lainnya.
Sementara dari Pemerintah Kabupaten Minahasa, hadir pula para pejabat yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Minahasa. (Roni)
