 |
| Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara |
SULUT, Komentar.co - Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara (Sulut) merilis data terbaru, Rabu (1/4/2026) yang menunjukkan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berhasil menjaga stabilitas ekonomi dengan mencatatkan angka inflasi terendah di Regional Sulawesi untuk periode Maret 2026.
Berdasarkan laporan BPS, inflasi tahunan (year-on-year) Sulawesi Utara tercatat sebesar 2,20%. Angka ini menempatkan Sulut jauh di bawah provinsi tetangga, seperti Sulawesi Selatan yang mencatatkan inflasi tahunan hingga 4,50%.
Secara bulanan (month-to-month), inflasi di Bumi Nyiur Melambai berada pada angka 0,25%, lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 0,41%.
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay dinilai berhasil meredam gejolak harga melalui serangkaian langkah taktis. Padahal, secara nasional, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau tengah mengalami tekanan akibat kenaikan harga komoditas utama seperti beras, cabai rawit, telur, dan daging ayam ras.
"Pemerintah Provinsi berkomitmen menjaga rantai pasok agar tekanan pada komoditas pangan dapat diminimalisir melalui koordinasi intensif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)," tulis Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam keterangan resminya.
Selain penguatan TPID yang memantau harga secara real-time, terkendalinya inflasi di Sulut juga didorong oleh kebijakan Paket Stimulus Ekonomi 1-2026 dari Pemerintah Pusat. Insentif pada sektor transportasi, termasuk tarif tol, angkutan laut, ASDP, dan kereta api, tercatat mengalami deflasi. Hal ini secara langsung menekan biaya logistik distribusi barang di wilayah Sulawesi Utara.
Fokus kepemimpinan Yulius-Victor saat ini tertuju pada tiga poin utama: penguatan pengawasan pasar oleh TPID, penjaminan kelancaran distribusi logistik menjelang momen besar keagamaan, serta optimalisasi stimulus transportasi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Pencapaian inflasi 2,20% ini menjadi bukti kolaborasi solid antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif demi kesejahteraan warga Sulawesi Utara. (*/ven)
