 | |
| Braien Waworuntu, Ketua Komisi I DPRD Sulut. Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Aksi penghematan anggaran yang tidak biasa ditunjukkan oleh Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, melalui gaya kepemimpinan minimalis saat melakukan perjalanan dinas.
Kebijakan personal yang dinilai minim formalitas tersebut dilaporkan memberikan kontribusi langsung terhadap efisiensi fiskal kas daerah hingga miliaran rupiah.
Hal tersebut terungkap secara resmi dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara yang berlangsung di ruang sidang utama parlemen daerah, pekan lalu.
Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu, secara terbuka menyampaikan apresiasi atas langkah nyata yang diambil oleh kepala daerah. Berdasarkan data yang diungkapkan dalam rapat paripurna, keputusan Gubernur Yulius untuk mengeliminasi protokol berlebihan berhasil memotong pengeluaran yang tidak mendesak secara signifikan.
"Tindakan Gubernur Yulius yang memilih 'angkat koper sendiri' tanpa pengawalan protokoler yang kaku bukan sekadar simbolisme di depan publik, melainkan sebuah langkah konkret penghematan," ujar legislator dari Partai Nasdem.
Braien menambahkan bahwa kebijakan efisiensi ini secara akumulatif berhasil menyelamatkan anggaran daerah dalam jumlah yang cukup besar.
"Aksi ini berhasil memangkas biaya operasional hingga Rp1,9 miliar. Ini angka yang fantastis untuk sebuah efisiensi fiskal di tingkat pemerintah provinsi," tegasnya.
Langkah penghematan yang diinisiasi langsung oleh top eksekutif Sulut ini diharapkan tidak berhenti sebagai kebijakan satu arah.
Lembaga legislatif Sulut secara resmi mendorong agar skema efisiensi serupa segera diadaptasi secara menyeluruh oleh birokrat di bawahnya. DPRD Sulut mendesak agar perilaku bijak dalam menggunakan anggaran daerah ini dijadikan sebagai standar operasional baru (benchmark) bagi seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Melalui pengetatan anggaran operasional perjalanan dinas di setiap dinas dan badan, alokasi dana belanja daerah diharapkan dapat dialihkan ke program-program pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung. (*/ven)
