Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
 |
| Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dilingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Senin (1/6). Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan utama Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado, Senin (1/6/2026).
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara (Irup). Jalannya upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat tinggi pratama, serta para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sulut.
Dalam upacara tersebut, Gubernur Yulius Selvanus membacakan amanat tertulis dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI), Yudian Wahyudi. Peringatan tahun ini mengusung tema besar “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”.
Melalui pidato resmi tersebut, Gubernur Yulius menegaskan bahwa Pancasila merupakan bintang penuntun yang terbukti tangguh dalam menyatukan keberagaman ribuan pulau serta ratusan etnik di Indonesia.
"Pancasila juga disebut sebagai jangkar moral yang krusial dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik saat ini," ujar Yulius saat membacakan amanat Kepala BPIP RI.
Selain aspek domestik, amanat tersebut menyoroti peran aktif Indonesia di kancah internasional yang bergerak sesuai mandat Pembukaan UUD 1945.
Nilai musyawarah dan mufakat dinilai menjadi instrumen diplomasi penting yang dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani berbagai perbedaan.
"Implementasi dari sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dibuktikan nyata melalui kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah PBB dan mediasi konflik regional, sebagai penanda bahwa perdamaian sejati bukan sekadar ketiadaan perang melainkan hadirnya keadilan," lanjutnya.
Di akhir amanat, Gubernur Yulius menyampaikan ajakan dari Kepala BPIP RI kepada seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda.
"Jadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup (living ideology) dan bukan sekadar menjadi hiasan dinding atau teks sejarah," tegasnya.
Mandat khusus juga dititipkan kepada para menteri dan kepala daerah untuk memastikan setiap kebijakan publik yang lahir selalu berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, serta menjamin hak masyarakat terkecil.
Pemerintah daerah juga diminta untuk terus konsisten melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme di wilayah masing-masing. (*/ven)
