 |
| Anggota Komisi DPRD Sulut saat menghadiri Rapat Koordinasi untuk membahas persoalan jalan putus di Punasungkulan dan Tinerungan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Senin (15/6). Foto: Istimewa |
BITUNG, Komentar.co - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Berty Kapojos, mendesak pembukaan segera akses jalan baru yang disediakan oleh PT Meares Soputan Mining (MSM).
Langkah ini dinilai mendesak lantaran jalur lama (existing) di wilayah Pinasungkulan dan Tinerungan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, saat ini dalam kondisi putus total serta membahayakan keselamatan warga.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Berty usai menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, Komisi III DPRD Sulut, Kapolres Bitung, pihak PT MSM, serta perwakilan masyarakat lingkar tambang Likupang-Girian di Fave Hotel Bitung, Senin (15/6/2026).
Meski DPRD Sulut telah berulang kali memfasilitasi pertemuan, penyelesaian masalah ini terus berlarut-larut. Hambatan utama bersumber dari belum tuntasnya pembayaran ganti rugi lahan warga yang terdampak pembangunan jalur baru tersebut.
Berty mengungkapkan adanya kesepakatan awal yang menyebutkan bahwa jalan baru tidak boleh dioperasikan sebelum hak atas tanah warga diselesaikan. Kondisi ini memicu polarisasi di tengah masyarakat, di mana sebagian menolak pembukaan jalur dan sebagian lainnya menerima.
Mengingat jalur yang terputus memegang status sebagai jalan nasional, Berty mengingatkan institusi terkait untuk tidak lepas tangan.
Ia meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) mengambil tanggung jawab penuh, terutama menyangkut mitigasi risiko kecelakaan di lapangan.
“Karena ini jalan nasional, Balai Jalan harus mengambil tanggung jawab penuh apabila terjadi sesuatu di kemudian hari. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujar politisi PDI Perjuagan yang dikenal vokal ini.
Guna memecahkan kebuntuan, jajaran legislator Komisi III DPRD Sulut yang hadir, termasuk Nick Lomban, Yongkie Limen, Roy Roring, Tonny Supit, dan Haslinda Rotinsulu, mendorong pelaksanaan negosiasi intensif.
Mereka mendesak seluruh pihak terkait untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa tanah. Selain itu, komisi yang membidangi pembangunan ini meminta BPJN segera mengambil tindakan nyata di lapangan dengan membuka akses baru demi memulihkan mobilitas publik yang lumpuh.
Rakor yang dihadiri Kapolres Bitung AKBP Albert Zai beserta jajarannya ini diharapkan menjadi titik balik penyelesaian keluhan menahun warga lingkar tambang. Mengingat jalur utama telah terputus sepenuhnya, warga setempat mendesak pemerintah dan otoritas terkait segera melahirkan keputusan final tanpa penundaan lebih lanjut. (*/ven)
