 |
| Bupati Robby Dondokambey dan jajaran saat menerimta kunjungan kerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, Senin (10/8). Foto: Istiemwa |
MINAHASA, Komentar.co - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa mempertegas komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui penguatan koordinasi langsung antara Bupati Minahasa, Robby Dondokambey dengan Tim Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam agenda kunjungan kerja yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati, Senin (10/8/2026).
Pertemuan lintas jajaran pemerintahan ini difokuskan pada sinkronisasi aspek pengawasan serta evaluasi komprehensif atas penyelenggaraan roda pemerintahan di tingkat daerah.
Bupati Robby Dondokambey menyatakan bahwa fungsi pengawasan eksternal maupun internal merupakan instrumen mutlak dalam membangun sistem birokrasi yang tertib hukum dan berkinerja efektif.
"Kami menyambut baik asistensi ini. Pengawasan bukan sekadar instrumen pemenuhan kepatuhan terhadap aturan formal, melainkan sebuah mekanisme strategis untuk mendorong perbaikan kinerja operasional daerah agar setiap kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada kepentingan publik," ujar Robby Dondokambey dalam keterangan resminya.
Sejalan dengan visi daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut juga menempatkan penguatan tata kelola serta akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan sebagai pilar prioritas pembangunan makro. Sinergi ini dirancang untuk meminimalisasi potensi penyimpangan administratif sekaligus memastikan penyerapan anggaran daerah tepat sasaran demi kemaslahatan masyarakat Minahasa.
Dalam mengawal jalannya pertemuan penting ini, Bupati Robby didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan. Kehadiran para pemangku kebijakan struktural ini menegaskan kesiapan teknis jajaran pemkab untuk menerapkan rekomendasi hasil pengawasan.
Melalui kemitraan yang semakin erat antara Pemkab Minahasa dan Inspektorat Provinsi, pembenahan kualitas pelayanan publik berbasis birokrasi yang bersih diharapkan dapat segera terakselerasi.
Implementasi sistem pengawasan yang ketat ini diproyeksikan mampu menghadirkan wajah birokrasi yang tepercaya, responsif, dan berorientasi penuh pada pemenuhan hak-hak dasar warga di Bumi Nyiur Melambai. (Roni)
Post Views: 1853
