 |
| Rapat Pleno TPAKD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selasa (15/9). Foto: Istimewa |
SANGIHE, Komentar.co - Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, secara resmi membuka Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Selasa (15/9/2026).
Berlangsung di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati, forum koordinasi ini digelar untuk memperluas pintu akses keuangan bagi masyarakat di wilayah perbatasan dan kepulauan.
Dalam arahannya, Bupati Michael Thungari menegaskan bahwa keberhasilan TPAKD tidak boleh sekadar diukur dari formalitas seremonial atau jumlah rapat yang dilaksanakan. Ia menuntut adanya indikator dampak yang jelas dan terukur bagi peningkatan ekonomi riil masyarakat bawah, mulai dari nelayan, petani, pelaku UMKM, pedagang kecil, hingga kelompok perempuan dan anak muda.
"TPAKD tidak boleh hanya kita lihat sebagai sebuah tim atau forum koordinasi. Harus menjadi instrumen pemerintah daerah untuk membuka pintu akses keuangan bagi masyarakat," kata Bupati Michael Thungari.
Secara khusus, orang nomor satu di Sangihe ini menyoroti rumitnya proses administrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini kerap dikeluhkan oleh para pelaku usaha baru. Memahami karakteristik Sangihe sebagai daerah kepulauan, ia meminta lembaga jasa keuangan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian tanpa harus menghambat masyarakat yang usahanya dinilai layak mendapatkan modal.Selain kemudahan birokrasi, akselerasi digitalisasi juga didorong untuk menjangkau masyarakat yang berada di pulau-pulau terluar agar tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke pusat kota demi mendapatkan layanan keuangan resmi.
Bupati Thungari juga mendesak perluasan pembiayaan pada sektor produktif unggulan Sangihe, seperti perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert H.P. Sianipar, membenarkan pentingnya sinergi antara program pembangunan ekonomi daerah dengan penyediaan pembiayaan dari sektor keuangan.
Sianipar menjelaskan, salah satu fokus program TPAKD Sangihe saat ini adalah optimalisasi pembiayaan budidaya ikan dan perikanan tangkap. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa pembiayaan ini tetap mengedepankan prinsip kelayakan usaha komersial, bukan bantuan cuma-cuma.
"Ini bukan program bagi-bagi uang atau program yang gratis. Semua pembiayaan murni berdasarkan kelayakan. Ini bisnis, kalau tidak layak, bank tidak akan membiayai," tegas Sianipar.
OJK mendorong adanya evaluasi berkala bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga keuangan untuk memetakan hambatan penyaluran modal, sekaligus mencari solusi konkret guna melepaskan ketergantungan masyarakat dari jerat pembiayaan tidak resmi (ilegal).
Diketahui, hadir pada rapat pleno ini, Penjabat (Pj) Sekda Sangihe Johanis Pilat, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perwakilan perbankan, serta para tamu undangan dari sektor jasa keuangan daerah. (Yansa)
Post Views: 2173
