 |
| Rakor Pengendalian Inflasi yang juga menyorot fluktuasi harga ektrem Cabai. Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) memperketat pengawasan terhadap pergerakan harga cabai di pasaran guna membendung ancaman inflasi daerah. Langkah intervensi cepat ini diambil sebagai respons atas potensi dampak fenomena cuaca El Nino yang dikhawatirkan bakal mengganggu produktivitas pertanian dan memicu kelangkaan pasokan komoditas pedas tersebut di wilayah Bumi Nyiur Melambai.
Strategi penanganan tersebut ditegaskan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara daring, Senin (7/9/2026).
Gubernur Yulius menginstruksikan seluruh jajaran kepala daerah tingkat kabupaten/kota serta instansi terkait untuk bergerak serentak mengamankan jalur distribusi pangan hulu hingga hilir.
Anomali El Nino mendapat atensi utama dari jajaran eksekutif karena berdampak langsung pada pasokan air dan pola tanam petani lokal. Kondisi kekeringan berisiko tinggi menurunkan volume panen cabai secara drastis, yang pada akhirnya memicu fluktuasi harga ekstrem dan menambah beban ekonomi harian masyarakat.
"Kita harus mengantisipasi sejak dini dampak perubahan cuaca dan El Nino terhadap produksi pangan. Jangan sampai gangguan produksi dan distribusi menyebabkan pasokan berkurang dan harga meningkat," ujar Gubernur Yulius Selvanus.
Ia menambahkan, jika pemetaan stok di daerah sentra produksi menunjukkan tanda-tanda defisit, Pemprov Sulut akan langsung membuka keran pengadaan pasokan cabai dari luar daerah guna menstabilkan harga di pasar tradisional.
“Apabila produksi dan pasokan lokal tidak mencukupi, kita harus segera membuka akses pasokan dari daerah lain. Pemerintah harus hadir memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan harga tetap terkendali,” katanya.
Senada dengan itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si, menjelaskan bahwa mitigasi harga cabai ini wajib dilakukan lewat langkah pencegahan berkala, bukan sekadar bertindak saat harga sudah terlanjur melambung tinggi. Pihaknya kini tengah berkoordinasi intensif dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia, kelompok tani, serta asosiasi distributor.
“Arahan Bapak Gubernur sangat jelas, kita harus bergerak cepat dan tidak menunggu sampai gejolak harga semakin tinggi. Produksi lokal harus diamankan, distribusi harus lancar, dan apabila diperlukan, pasokan tambahan dari luar daerah harus segera difasilitasi untuk menjaga stabilitas harga,” ujar Jemmy Ringkuangan.
Sinergi berkelanjutan ini diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi daerah sekaligus melindungi daya beli masyarakat Sulut dari bayang-bayang krisis pangan global. Pemprov Sulut berkomitmen hadir di tengah pasar secara konsisten untuk memastikan pasokan bahan pokok strategis tetap tersedia dengan harga yang wajar dan terjangkau. (ven)
Post Views: 2083
