 |
| Gubernur Yulius Selvanus menghadiri Rakornas TPAKD Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (22/10). Foto: Istimewa |
JAKARTA, Komentar.co - Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Agenda tingkat nasional ini diselenggarakan di JIExpo Convention Centre, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum strategis bagi jajaran pemerintah daerah untuk mempererat sinergi dengan pemerintah pusat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.
Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut), langkah kolaboratif tersebut difokuskan pada perluasan jangkauan layanan finansial yang inklusif, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Bumi Nyiur Melambai.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi atas terbentuknya jaringan TPAKD di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota di seluruh tanah air.
Kepala Negara menegaskan bahwa keberadaan tim koordinasi ini memegang peran krusial sebagai fondasi dasar untuk mengikis kesenjangan finansial di daerah pedalaman dan mendorong pemerataan ekonomi nasional.
"Keberadaan TPAKD dinilai sebagai fondasi penting untuk memperluas inklusi keuangan hingga ke wilayah pelosok sekaligus mendorong pemerataan kesempatan ekonomi," ujar Presiden Prabowo di hadapan para kepala daerah.
Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan bahwa realisasi alokasi kredit untuk rakyat saat ini telah menembus angka Rp53 triliun dengan jangkauan dua juta penerima manfaat. Memasuki periode tahun depan, pemerintah menetapkan target ekspansi pembiayaan yang agresif hingga mencapai Rp400 triliun guna menyasar sekitar 28 juta keluarga, dengan prioritas utama kelompok petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa intervensi permodalan ini harus memberikan dampak konkret pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan keluarga, bukan sekadar penyediaan dana semata.
Di samping itu, penguatan efisiensi BUMN, penertiban konsesi lahan tidak produktif, serta optimalisasi aset negara ikut ditekankan demi menjalankan mandat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Momentum ini juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Santri Nasional 2026 dan peresmian Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.
Menanggapi instruksi tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menegaskan komitmen penuh jajarannya untuk mengakselerasi program perluasan akses pembiayaan formal di Sulawesi Utara. Pemprov Sulut akan memanfaatkan penguatan ekosistem finansial ini sebagai instrumen utama untuk menyokong pertumbuhan pelaku UMKM lokal serta mendongkrak produktivitas sektor perikanan dan pertanian yang menjadi urat nadi perekonomian daerah. (*/ven)
Post Views: 2517
