Manado, - Dalam rangka peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan para Pendamping Desa (PD) untuk menjalankan tugasnya, Pemerintah provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa 2017, Senin (20/11/2017) di hotel Aryaduta, Manado.
Langkah penting ini memiliki nilai strategis bagi para PD mengingat mereka merupakan unjung tombak dilapangan dalam melakukan pendampingan sesuai metode pendampingan masyarakat desa yang akan turut berkontribusi dalam perwujudan visi pembangunan daerah.
"Pendamping Desa merupakan ujung tombak dilapangan sehingga diperlukan pendampingan yang maksimal terhadap pemerintah desa", ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sulut Drs Royke H Mewoh DEA disela-selah kegiatan.
Kendati selama ini kinerja para perangkat pengawas dana desa di Sulut masih seperti yang diharapkan namun dirinya terus memotivasi agar para PD all out dilapangan.
"Sejauh ini belum ada kendala dalam pelaksanaan tugas para PD", ungkapnya.
Dirinya mengingatkan kapasitas dan kemampuan para tenaga PD dalam memfasilitasi, mensupervisi dan mengendalikan pelaksanaan program desa yang saat ini akan diuji oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
"BPK RI akan turun ke lapangan untuk memeriksa perangkat pengawas dana desa, mulai dari Konsultan Pendamping Wilayah, Tenaga Harian, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa", urainya sembari menyebutkan tiga wilayah yang akan di jadikan sample pemeriksaan oleh BPK RI atas pengelolaan dana desa yaitu Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa Selatan Dan Bolaang Mongondow. (ven)
