Hal itu disampaikan Wagub Kandouw melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Rudy Mokoginta saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Kerja Penggunaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Sulawesi Utara, Senin (08/04/2019) di Ruang C J Rantung Kantor Gubernur Provinsi Sulut.
Menurutnya, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peranan yang sanagat vital dalam pembangunan nasional untuk peningkatan publik, dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara optimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Keunggulan Proses pengadaan barang dan jasa di setiap instansi pemerintah daerah sangat bergantung pada kapasitas pemahaman para Aparatur pengadaan barang dan jasa terhadap aturan serta berbagai aturan turunan dan hal-hal terkait lainnya," kata Mokoginta.
Karenanya, dia berharap dalam Rakor UKPBJ ini dapat diikuti sebaik-baiknya oleh para peserta, dan kepada narasumber agar supaya dapat menjelaskan secara spesifik dan mendalam.
“Lewat kegiatan ini benar-benar kapasitas Aparatur Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Provinsi Sulut dapat di transformasi ke arah yang semakin baik,” pesannya.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Tatang Rustandar Wiraatmaja, M T menyampaikan tujuan Rakor ini agar menemukan regulasi baru dalam menjawab tantangan dilapangan.
"Kegiatan ini untuk mencari regulasi atau kebijakan baru dan mendiskusikan kendala yang ada dilapangan," kata Tatang.
Lanjut Tatang, dinamika pengadaan barang dan jasa kedepan mendorong profesionalitas dan kompetensi orang yang menangani barang dan jasa.
"Karena UKPBJ sebagai centre, exelent untuk itu orang -orangnya harus profesional dan kompeten agar bisa melayani masyarakat di wilayah masing masing," pungkasnya. (*/ven)
