Jokowi Dorong Pengembangan Pariwisata Sulut
Jakarta,- Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey memenuhi undangan untuk menghadiri Rapat Terbatas (Ratass) tentang pengembangan destinasi pariwisata prioritas yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo di Kantor Presiden RI Jakarta, Senin (15/07/2019).
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk mengembangkan sejumlah destinasi pariwisata yang menjadi prioritas.
“Saya sudah kunjungi beberapa daerah dan lihat langsung progres dan pengembangan destinasi wisata. Pertama saya pergi ke Mandalika, Danau Toba, Manado, Labuan Bajo. Saya nggak ke Borobudur karena sudah pernah bolak balik ke sana sudah tahu masalahnya,” kata Jokowi.
Jokowi menuturkan, setelah melakukan peninjauan ke sejumlah destinasi wisata tersebut, Jokowi pun menemukan sejumlah masalah di lapangan yang harus segera diselesaikan. Pertama yakni adanya masalah pengaturan dan pengendalian tata ruang, seperti di destinasi wisata Sulawesi Utara, Labuan Bajo, dan Danau Toba.
Selain itu, Presiden juga meminta agar jajarannya membenahi infrastuktur penghubung kawasan wisata, seperti terminal, bandara, runway, dermaga pelabuhan, dan lainnya.
“Saya lihat misalnya di Labuan Bajo, Manado, ini semua perlu dibenahi secepatnya,” ujar dia.
Jokowi pun meminta menterinya agar segera menyelesaikan masalah-masalah tersebut pada tahun depan. Sebab, terdapat potensi besar pariwisata yang dapat menarik berbagai wisatawan baik mancanegara dan domestik.
Tak hanya itu, Jokowi juga meminta agar disediakan fasilitas layak bagi pengunjung di berbagai tempat wisata yang akan dikembangkan. Karena itu, ia menginstruksikan pemerintah daerah untuk turut melakukan pembenahan fasilitas-fasilitas umum.
Pengembangan pariwisata, lanjut Jokowi, juga perlu didukung dengan kemampuan sumber daya manusia yang baik. Sebab itu, Jokowi meminta agar diselenggarakan pelatihan terhadap para karyawan hotel, pedagang, dan masyarakat lainnya untuk meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan.
“Berkaitan produk yang ada di situ, berkaitan dengan pasar, pasar seni, kemudian budaya yang perlu ditampilkan. Banyak sekali yang masih perlu dikerjakan. Misal tarian budaya tradisi yang ada, dari sisi materialnya bagus tapi mohon ini di Bekraf beri suntikan di desain pakaian, kostum, dll,” ujarnya.
Jokowi meminta agar promosi destinasi wisata baru ini dilakukan secara besar-besaran. Sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari pengembangan destinasi wisata di daerahnya.
Sementara itu, usai ratas, Gubernur Olly mengapresiasi perhatian Presiden Jokowi atas pengembangan pariwisata Sulut.
“Presiden Jokowi ingin mendengarkan secara langsung permasalahan di daerah masing-masing terkait percepatan pengembangan pariwisata. Provinsi sulawesi utara ingin mendatangkan turis sebanyak-banyaknya,” kata Olly.
Olly menuturkan, Pemprov Sulut akan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Likupang Kabupaten Minahasa Utara yang pernah dikunjungi oleh Presiden Jokowi belum lama ini. Tambah Olly, nantinya di Likupang akan dibangun untuk pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di Sulut meliputi jalan dan pelabuhan jet.
“Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata ini jika didorong oleh pemerintah pusat pasti akan mampu mendatangkan turis sebanyak satu juta pertahun,” beber Olly.
Diketahui, selain Gubernur Olly, hadir pula lima orang kepala daerah, yaitu Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Rapat Terbatas ini turut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arif Yahya, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.
Rapat Terbatas Bahas Progres PLTSa
Dihari kedua rapat terbatas, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE kembali ikut membahas perkembangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (16/07/2019).
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyinggung tentang pembangunan PLTSa belum menunjukkan hasil signifikan meskipun telah berulang kali diselenggarakan.
Salah satu masalahnya, menurut Jokowi, karena perbedaan harga pembelian listrik dari PLN. Jokowi menekankan supaya PLN mengikuti harga pembelian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
Sebagaimana diketahui, Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Perpres ini dikeluarkan dengan pertimbangan untuk mengurangi volume sampah secara signifikan.
Lanjutnya, PLTSa ini akan dikelola oleh pemerintah daerah. Ada 12 daerah yang akan mengelolanya, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang dan Kota Manado.
Presiden Joko Widodo mengatakan, setidaknya sudah 6 kali rapat terbatas mengenai PLTSa dilakukan. Namun sampai saat ini belum ada kemajuan yang berarti. Proyek terkait TPSa masih belum ada yang rampung.
“Sampai sekarang belum ada kemajuan yang berarti. Mudah-mudahan (dalam ratas sekarang) sudah ada yang selesai. Tapi, laporan terakhir belum,” ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, diharapkan ratas langsung membahas masalah yang belum dituntaskan. Masukan yang diterima Jokowi menyebutkan ada persoalan di PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Jokowi mengatakan hendaknya persoalan terkait PLN dan Kementerian ESDM bisa diselesaikan karena kedua pimpinan lembaga itu hadir juga dalam ratas.
Dalam perpres diatur bahwa setelah pengelola sampah dan pengembang PLTSa ditetapkan, maka gubernur dan wali kota mengusulkan kepada Menteri ESDM untuk memberikan penugasan pembelian tenaga listrik PLTSa oleh PT PLN.
Jokowi menegaskan supaya persoalan fokus kepada penanganan sampah, bukan listrik. “Ini bukan urusan listrik. Yang mau kita selesaikan ini urusan sampahnya. Listrik itu adalah ikutannya,” ujar Jokowi.
Kendala harga
Seusai ratas, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, kendala yang masih ada sejauh ini adalah terkait perbedaan pandangan harga antara PLN dan pemerintah daerah.
Dalam perpres, untuk besaran sampai 20MW harga pembelian dari PLN adalah 13,35 sen dollar AS/Kwh dan untuk besaran di atas 20MW harga pembeliannya adalah 14,54 sen dollar AS/Kwh. Ketentuan harga itu dikecualikan bila pembangunan PLTSa dilakukan melalui penugasan kepada BUMN.
“Tadi presiden menegaskan karena perpresnya sudah ada, hitungan (harga pembelian listrik) sudah ada, jadi yang diminta ke PLN adalah perhitungan bukan berdasarkan keuntungan, tapi dalam rangka pembersihan sampah di kota-kota yang ada,” ujar Pramono.
Ratas tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Kemaritiman Luhur B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri PUPR Basuki Budimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menristekdikti M. Nasir, Menteri ESDM Archandra Thahar, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Dirut PLN Djoko Abumanan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Walikota Tangerang Arief Wimansyah, Walikota Tangsel Airin Rachmi, dan Walikota Palembang Harnojoyo.
(Advetorial Humas Pemprov Sulut)
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk mengembangkan sejumlah destinasi pariwisata yang menjadi prioritas.
“Saya sudah kunjungi beberapa daerah dan lihat langsung progres dan pengembangan destinasi wisata. Pertama saya pergi ke Mandalika, Danau Toba, Manado, Labuan Bajo. Saya nggak ke Borobudur karena sudah pernah bolak balik ke sana sudah tahu masalahnya,” kata Jokowi.
Selain itu, Presiden juga meminta agar jajarannya membenahi infrastuktur penghubung kawasan wisata, seperti terminal, bandara, runway, dermaga pelabuhan, dan lainnya.
“Saya lihat misalnya di Labuan Bajo, Manado, ini semua perlu dibenahi secepatnya,” ujar dia.
Tak hanya itu, Jokowi juga meminta agar disediakan fasilitas layak bagi pengunjung di berbagai tempat wisata yang akan dikembangkan. Karena itu, ia menginstruksikan pemerintah daerah untuk turut melakukan pembenahan fasilitas-fasilitas umum.
Pengembangan pariwisata, lanjut Jokowi, juga perlu didukung dengan kemampuan sumber daya manusia yang baik. Sebab itu, Jokowi meminta agar diselenggarakan pelatihan terhadap para karyawan hotel, pedagang, dan masyarakat lainnya untuk meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan.
Jokowi meminta agar promosi destinasi wisata baru ini dilakukan secara besar-besaran. Sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari pengembangan destinasi wisata di daerahnya.
Sementara itu, usai ratas, Gubernur Olly mengapresiasi perhatian Presiden Jokowi atas pengembangan pariwisata Sulut.
“Presiden Jokowi ingin mendengarkan secara langsung permasalahan di daerah masing-masing terkait percepatan pengembangan pariwisata. Provinsi sulawesi utara ingin mendatangkan turis sebanyak-banyaknya,” kata Olly.
“Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata ini jika didorong oleh pemerintah pusat pasti akan mampu mendatangkan turis sebanyak satu juta pertahun,” beber Olly.
Diketahui, selain Gubernur Olly, hadir pula lima orang kepala daerah, yaitu Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Rapat Terbatas ini turut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arif Yahya, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.
Rapat Terbatas Bahas Progres PLTSa
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyinggung tentang pembangunan PLTSa belum menunjukkan hasil signifikan meskipun telah berulang kali diselenggarakan.
Salah satu masalahnya, menurut Jokowi, karena perbedaan harga pembelian listrik dari PLN. Jokowi menekankan supaya PLN mengikuti harga pembelian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
Lanjutnya, PLTSa ini akan dikelola oleh pemerintah daerah. Ada 12 daerah yang akan mengelolanya, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang dan Kota Manado.
Presiden Joko Widodo mengatakan, setidaknya sudah 6 kali rapat terbatas mengenai PLTSa dilakukan. Namun sampai saat ini belum ada kemajuan yang berarti. Proyek terkait TPSa masih belum ada yang rampung.
“Sampai sekarang belum ada kemajuan yang berarti. Mudah-mudahan (dalam ratas sekarang) sudah ada yang selesai. Tapi, laporan terakhir belum,” ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, diharapkan ratas langsung membahas masalah yang belum dituntaskan. Masukan yang diterima Jokowi menyebutkan ada persoalan di PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Dalam perpres diatur bahwa setelah pengelola sampah dan pengembang PLTSa ditetapkan, maka gubernur dan wali kota mengusulkan kepada Menteri ESDM untuk memberikan penugasan pembelian tenaga listrik PLTSa oleh PT PLN.
Jokowi menegaskan supaya persoalan fokus kepada penanganan sampah, bukan listrik. “Ini bukan urusan listrik. Yang mau kita selesaikan ini urusan sampahnya. Listrik itu adalah ikutannya,” ujar Jokowi.
Kendala harga
Dalam perpres, untuk besaran sampai 20MW harga pembelian dari PLN adalah 13,35 sen dollar AS/Kwh dan untuk besaran di atas 20MW harga pembeliannya adalah 14,54 sen dollar AS/Kwh. Ketentuan harga itu dikecualikan bila pembangunan PLTSa dilakukan melalui penugasan kepada BUMN.
“Tadi presiden menegaskan karena perpresnya sudah ada, hitungan (harga pembelian listrik) sudah ada, jadi yang diminta ke PLN adalah perhitungan bukan berdasarkan keuntungan, tapi dalam rangka pembersihan sampah di kota-kota yang ada,” ujar Pramono.
Ratas tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Kemaritiman Luhur B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri PUPR Basuki Budimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menristekdikti M. Nasir, Menteri ESDM Archandra Thahar, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Dirut PLN Djoko Abumanan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Walikota Tangerang Arief Wimansyah, Walikota Tangsel Airin Rachmi, dan Walikota Palembang Harnojoyo.
(Advetorial Humas Pemprov Sulut)
