Kandouw Ingatkan Pesan Mendagri
Sulut,- Pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) meminta seluruh daerah harus siaga bencana. Permintaan ini meneruskan pesan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang disampaikan Wakil Gubernur Sulut, Drs Steven O E Kandouw saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Sulut, Selasa (21/01/2020) yang digelar di Ruang C J Rantung Kantor Gubernur Sulut.
Kandouw menyampaikan 15 kabupaten dan kota se-Sulut agar selalu siaga menghadapi bencana tanah longsor dan banjir serta potensi cuaca ekstrem.
“Surat Mendagri meminta seluruh pemerintah daerah harus siaga bencana. Secara umum wilayah Indonesia rawan bencana karena dilalui ring of fire termasuk Sulawesi Utara. Potensi bencana kita lengkap tektonik, vulkanik, banjir dan tsunami. Namun kita juga diberi kemampuan oleh Tuhan untuk hidup dalam segala hal termasuk menghadapi bencana,” kata Kandouw.
Rakor penanganan bencana, lanjut dia, sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat Sulut.
“Dengan rapat ini, bukti sebagai pemerintah hadir. Apalagi kalau kita di lapangan betul-betul melaksanakan penanganan bencana. Selain itu, pelatihan bencana dilakukan rutin. Masyarakat harus selalu dilatih penanganan bencana,” ujarnya.
“Pak Gubernur mau pemerintah dan rakyat siap menghadapi bencana. Siap personil, peralatan dan logistik,” sambungnya lagi.
Sebagai informasi, terkait pesan lainnya dari Mendagri mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana, diantaranya menyiagakan seluruh aparatur pemerintah daerah dan mengkoordinasikan dengan TNl, Polri, instansi vertikal di daerah dan relawan siaga bencana serta unsur masyarakat lainnya.
Disamping itu, menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka siaga banjir/longsor dan risiko akibat bencana lainnya.
Kemudian mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang cukup dan siap digunakan setiap saat dalam keadaan darurat bencana dan menyebarluaskan informasi protensi bencana kepada masyarakat setempat melalui berbagai saluran informasi seluas-luasnya.
Rakor penanganan darurat bencana turut dihadiri Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Djarwansyah dan Kepala Baadan penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Utara, Joy Oroh. (ven)
Kandouw menyampaikan 15 kabupaten dan kota se-Sulut agar selalu siaga menghadapi bencana tanah longsor dan banjir serta potensi cuaca ekstrem.
“Surat Mendagri meminta seluruh pemerintah daerah harus siaga bencana. Secara umum wilayah Indonesia rawan bencana karena dilalui ring of fire termasuk Sulawesi Utara. Potensi bencana kita lengkap tektonik, vulkanik, banjir dan tsunami. Namun kita juga diberi kemampuan oleh Tuhan untuk hidup dalam segala hal termasuk menghadapi bencana,” kata Kandouw.
Rakor penanganan bencana, lanjut dia, sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat Sulut.
“Dengan rapat ini, bukti sebagai pemerintah hadir. Apalagi kalau kita di lapangan betul-betul melaksanakan penanganan bencana. Selain itu, pelatihan bencana dilakukan rutin. Masyarakat harus selalu dilatih penanganan bencana,” ujarnya.
“Pak Gubernur mau pemerintah dan rakyat siap menghadapi bencana. Siap personil, peralatan dan logistik,” sambungnya lagi.
Sebagai informasi, terkait pesan lainnya dari Mendagri mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana, diantaranya menyiagakan seluruh aparatur pemerintah daerah dan mengkoordinasikan dengan TNl, Polri, instansi vertikal di daerah dan relawan siaga bencana serta unsur masyarakat lainnya.
Disamping itu, menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka siaga banjir/longsor dan risiko akibat bencana lainnya.
Kemudian mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang cukup dan siap digunakan setiap saat dalam keadaan darurat bencana dan menyebarluaskan informasi protensi bencana kepada masyarakat setempat melalui berbagai saluran informasi seluas-luasnya.
Rakor penanganan darurat bencana turut dihadiri Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Djarwansyah dan Kepala Baadan penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Utara, Joy Oroh. (ven)
