Istana menganggap pemecatan itu didasari oleh pertikaian, sehingga dianggap tidak memiliki dasar yang kuat.
Hal itu disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan.
Ia menjelaskan, sikap Istana RI atas pemecatan Helmy Yahya itu terungkap saat Komisi 1 melakukan rapat dengan Menteri Sekretaris Negara.
“Mensesneg (Pratikno) dalam rapat dengan sembilan fraksi Komisi I menyatakan, Presiden (Joko Widodo) tidak happy dengan pemecatan terhadap dirut TVRI karena isunya bukan performa, tapi isunya adalah pertikaian Dewan Pengawas vs Dirut,” ungkap Farhan di Jakarta, Senin (24/02/2020).
"Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kelak akan mengungkapkan kinerja Helmy selama 2017-2019," katanya.
Farhan sendiri menilai tindakan Dewas melanggar etika politik. Sebab, secara sepihak telah melakukan pemecatan Helmy Yahya dari kursi dirut TVRI.
“Sikap Dewas yang jalan terus melakukan pemecatan dirut dan perekrutan dirut baru dinilai mengabaikan proses politik dengan DPR,” ujar Farhan.
Sebelumnya, DPR dan Menteri Telekomunikasi dan Informatika telah melakukan mediasi terkait kasus pemecatan Helmy Yahya.
Walaupun Belakangan, akhirnya Helmy mundur dengan rencana membawa masalah pertikaian dengan Dawas dan pemberhentian ini ke ranah hukum.
Diketahui, Helmy Yahya diberhentikan secara hormat dari posisinya sebagai Direktur Utama TVRI. Pemberhentian Helmy terhitung sejak tanggal 16 Januari 2020 dinilai merupakan keputusan yang di lakukan tanpa koordinasi, dan di dasari perseteruan pribadi (Dewas) versus Direktur Utama TVRI, Helmi Yahya. (Maxci)
