Bahkan, demi menanggulangi penyebaran virus matikan tersebut, pemerintah juga menegaskan agar Dana Desa (Dandes) 2019 maupun 2020 sebaiknya digunakan untuk penanggulangan Covid-19, dengan catatan, penggelontoran anggaran wajib terakuntabilitas.
Ironinya, dari informasi berhasil dirangkum, kuat dugaan Pemerintah Desa Waleo Dua, malah mengerahkan rakyatnya berkumpul bekerja bakti membangun jalan tanpa dilengkapi masker dan APD.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) KSM Kema, Koeman Van Kevin Geiller, menyesalkan hal itu. Pasalnya setahu dia, pemerintah saja sudah melarang masyarakat berkumpul dengan jarak dekat.
"Hari ini kami akan lakukan investigasi memastikan informmasi itu. Jika benar demikian, ini sangat-sangat disesalkan karena sudah membangkang amanat pemerintah daerah," katanya Sabtu (19/04/2020) via pesan singkat Wats-App kepada Komentar.co
Terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Edwin Kambey mengaku tidak pernah mendengar hal itu. Dan ia akan lakukan pengecekan dulu.
"Nanti saya cek ke Kadis PMD dan Camat Kema, apakah sudah disampaikan ke Kades Waleo II tentang Permendagri yang mengatur Penanganan Covid-19 dan Dana Desa di alokasikan untuk covid-19," kata Kambey.
"Nah, kalau Kumtua Waleo Dua ternyata belum mengalokasikan Dana Desa sama sekali, saya akan konfirmasi ke Camat Kema dan Kadis PMD Minut," beber politisi PDI PerjuanganDapil 4 (Kecamatan Kauditan-Kema) itu.
Dirinya kembali menegaskan, jika pencairan Dana Desa Tahap 1 sebesar 414 juta, 25 persen dari total pagu itu harus dialokasikan untuk penanganan covid-19 warga desa.
"Dan sesuai perintah Presiden RI, dana desa wajib di alokasi ke Penanganan covid-19. Makanya saya mau cek dulu apakah Hukumtua belum sama sekali mengalokasikan DD ke penanganan covid-19 atau sudah. Sebab, jika terbukti belum juga, berarti dia sudah melanggar aturan," paparnya. Bersambung.....
(Baker)
