Demikian dikatakan Jenny Ngau, salah satu praktisi sekaligus pemerhati pendidikan di Minahasa Selatan, saat menghubungi wartawan Kamis (10/09/2020) siang.
"Itu program nda jelas. Sedangkan di Minsel nda ada top utk guru SD SMP. Tenaga honor di sekolah cuma dapat 300-500rb/bln. Tunjangan sertifikasi guru yang asalnya dari pusat dan dititip di kas Pemkab, sering digeser dulu untuk kebutuhan lain. Banyak sekali TSG (Tunjangan Sertifikasi Guru) dibayar terlambat," ujarnya melalui pesan singkat WhatsApp.
Ngau menambahkan, jika ia pernah menyuarakan agar organisasi buruh melaporkan hal tersebut ke Kejaksaan soal tidak dipenuhinya amanat Pergub tentang UMP oleh Pemkab Minsel.
"Ada ribuan yang bekerja sebagai tenaga honor di seluruh SKPD dan Setda juga sekolah-sekolah dengan gaji mulai 300rb hingga 1,5jt. Jauh dari UMP. Padahal Pemkab yang bertanggung jawab memastikan semua perusahaan untuk membayar UMP. Faktanya selama 9 THN menjadi Bupati Minsel, apa yang diberikan bagi para guru," tambahnya.
Di Minsel masih menurutnya, saat ini ada 225 SD Negeri dan Swasta serta 82 SMP, yang dari realita di lapangan hampir semua sekolah masih menggunakan tenaga honor.
Bahkan ada sekolah SD yang tenaga PNS nya hanya kepsek sendiri, artinya tanpa tenaga honor, pendidikan dasar di Minsel mati suri.
Ironisnya, para tenaga honor tersebut cuma digaji dengan dana bos oleh kepala sekolah sekitar 300-500 ribu setiap bulan, sedangjan tenaga honor di Setda dan SKPD masih lebih beruntung karena gajinya sekitari 1 juta -1,5 juta per bulan. (*/red)
