Genjot Pemutahiran Data Penerima Bantuan
SANGIHE, Komentar.co - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Sosial (Dinsos) menggelar kegiatan sosialisasi Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) dan Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG), Selasa (23/02/2021).
SANGIHE, Komentar.co - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Sosial (Dinsos) menggelar kegiatan sosialisasi Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) dan Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG), Selasa (23/02/2021).
Kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan ini dihadiri oleh pemerintah (Kapitalung) Kelurahan/kampung se-Kabupaten Sangihe.
"Sosialisasi ini terkait DTKS dan SIKS-NG. Selama ini masih ada permasalahan status penerima BST (Bantuan Sosial Tunai) dan BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai)," kata Kepala Dinas Sosial Sangihe Drs Danny AM Mandak ME kepada Komentar.co.
Menurutnya pemutahiran data tahun 2021 bagi penerima bantuan sangat penting. Ia menambahkan pemerintah melalui lurah dan kapitalaung bahkan harus melakukan pendataan kembali untuk menyempurnakan kualitas data dan meningkatkan cakupan DTKS.
Mandak memastikan pihaknya akan turun langsung untuk melakukan pelatihan kepada petugas dilapangan sehingga masyarakat yang berhak menerima bantuan tercakup dalam DTKS.
"Kami akan turun langsung melakukan pelatihan kembali. Kita berharap permasalahan dihadapi oleh para lurah dan kapitalaung terkait DTKS dapat diatasi dengan kemudahan SIKS-NG ini," kuncinya.
Diketahui sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) akan melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tahun 2021. Dan pada periode bulan Februari hingga Maret 2021 ini tahapan yang dilakukan adalah pelatihan instruktur dan petugas yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Nantinya akan dilakukan pelatihan master intama (instruktur utama) sebanyak 12 orang, instruktur nasional (innas) sebanyak 80 orang, instruktur daerah (inda) sebanyak 1.640 orang. Enumerator sebanyak 83.390 orang, pengawas 16.678 orang dan Korcam sebanyak 7.230 orang.
Tahapan selanjutnya pada April 2021 akan dilakukan musyawarah desa (musdes) dan musyawarah kelurahan (muskel), sementara pada April hingga Mei 2021 dilaksanakan kunjungan rumah tangga.
"Visitasi tau kunjungan rumah ini untuk mengetahui koordinat-koordinat dari rumah tangga," ujar Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras beberapa waktu lalu.
Setelah tahap tersebut selesai dilaksanakan maka pada bulan Juni hingga Juli 2021 dilakukan pemeriksaan dan pengolahan data hasil dari pelaksanaan musdes/muskel serta kunjungan rumah tangga.
"Kalau semua terlaksana dengan baik, Agustus 2021 kita sudah menerbitkan SK Mensos DTKS," kata Hartono.
Adapun, pendataan DTKS tahun 2021 direncanakan mencakup sekitar 60% penduduk Indonesia. Untuk pemutakhiran DTKS dan jaringan komunikasi 60% penduduk miskin, Kemensos mendapatkan anggaran sebesar Rp 1,36 triliun di tahun depan. (yan)
